Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan akan mengaudit perusahaan industri hingga korporasi untuk memedomani prinsip-prinsip HAM kepada para pekerja dan lingkungannya.
Pigai mengatakan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM. Namun, audit kemungkinan baru bisa terlaksana pada tahun 2026.
"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas Bisnis dan HAM, tetapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi," kata Natalius Pigai saat kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa.
Untuk tahun 2025 ini, dia memberikan kesempatan kepada para pengelola perusahaan untuk melakukan perbaikan, pendidikan, hingga membangun iklim usaha yang berbasis dan berpedoman pada nilai HAM.
Baca juga: Menteri HAM ingatkan pejabat kementerian tak terlibat judi-korupsi
Berdasarkan prinsip HAM internasional, pemerintah harus melindungi masyarakat dengan prinsip HAM. Sedangkan perusahaan harus menghormati HAM dengan cara mengelola usaha dengan prinsip-prinsip HAM.
Pada tahun ini, Pigai mengatakan perusahaan-perusahaan harus melaporkan kondisi terkini lingkungan perusahaannya terkait penerapan nilai HAM. Kondisi itu, dilaporkan secara daring lewat sistem yang disiapkan Kementerian HAM.
Contohnya, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja harus ada satu orang pekerja disabilitas. Jika tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.
"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.
Stranas BHAM adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM.
Dokumen ini disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
