Ratusan Buruh Banyuwangi Tolak Sistem Kontrak

Banyuwangi - Ratusan buruh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menolak sistem kerja kontrak ("outsourcing") dan penolakan tersebut dilakukan dengan berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia di gedung DPRD setempat, Selasa. Pengunjuk rasa yang didominasi oleh mantan karyawan PT Maya Muncar itu, juga mendesak penegakan hukum ketenagakerjaan dan jaminan hak-hak normatif buruh yang selama ini diabaikan sejumlah perusahaan. "Kami mendesak Pemkab Banyuwangi memperhatikan hak-hak buruh sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menghapus sistem kerja kontrak (outsourcing)," kata salah seorang pengunjuk rasa, Yoyok dalam orasinya di depan gedung DPRD. Menurut dia, sistem kontrak tersebut merugikan buruh karena perusahaan dapat bertindak sewenang-wenang terhadap kalangan buruh, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. "Dalam sistem kontrak tidak ada jaminan kesejahteraan kaum buruh dan perusahaan dalam posisi yang diuntungkan dengan sistem outsourcing itu," tegasnya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya menilai rekrutmen tenaga harian lepas sebanyak 98 orang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah menyalahi aturan karena upah meraka dibawah UMK. "Puluhan tenaga harian lepas Satpol PP hanya digaji sebesar Rp500 ribu setiap bulan, padahal sesuai SK Gubernur upah minimum kabupaten (UMK) Banyuwangi sebesar Rp915 ribu," paparnya. Ia menilai Pemkab Banyuwangi sudah berani melanggar UMK dalam mengupah tenaga harian lepas Satpol PP dan hal tersebut dapat ditiru oleh perusahaan lainnya. Dalam aksinya, ratusan buruh tersebut menggelar "longmarch" sejauh 4 kilometer yang dimulai dari Kampus Universitas 17 Agustus Banyuwangi, gedung DPRD, kantor Bupati dan berakhir di kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Polres Banyuwangi menerjunkan sebanyak 300 personil dan meminta bantuan satu peleton Brimob Polda Jatim dalam mengamankan aksi "May Day" di kabupaten setempat sebagai upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama unjuk rasa berlangsung.(*)