Anggota DPRD Jatim sebut wabah PMK bisa berdampak pada perekonomian

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Hadi Setiawan menyatakan bahwa wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) bisa memberikan dampak terhadap perekonomian wilayah setempat.

Saat dihubungi dari Surabaya, Jawa Timur, Selasa, Hadi mengatakan bahwa dampak wabah PMK bisa menurunkan harga hewan ternak di wilayah setempat, sehingga dibutuhkan langkah dan upaya penanganan yang cepat.

"Dampak dari wabah PMK, harga sapi akan murah meski kondisinya sehat. Dari pertemuan dengan Dinas Peternakan (Disnak) Jatim, ada orang yang beli sapi seberat 600 kilogram, dari harga seharusnya Rp30 juta lebih, hari ini ditawar Rp 20 juta. Ini baru satu dampak," ujar Hadi.

Menurutnya, persoalan PMK ini harus segera diselesaikan mengingat saat ini sudah mulai mendekati bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang dalam kondisi normal kebutuhan masyarakat terhadap komoditas daging akan meningkat.

"Ini kebutuhan pokok, harus segera diatasi. Kalau tidak akan jadi masalah baru saat Hari Raya," katanya.

Terlebih, lanjutnya, penularan penyakit hewan ternak tersebut sangat cepat dan bisa melalui banyak media yang bersinggungan dengan hewan.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan status darurat wabah PMK, agar persoalan tersebut bisa tertangani dengan baik.

Saat ini, lanjutnya, terjadi peningkatan signifikan jumlah kasus PMK yang ada di Jawa Timur dengan laporan per hari mencapai 300 kasus PMK. Diperlukan penanganan serius termasuk penyiapan anggaran khusus.

"Perlu anggaran khusus untuk menangani masalah ini agar bisa segera teratasi seperti kejadian tahun 2022 lalu. Kita berhasil saat itu," tutur Hadi.

Sementara itu, Dinas Peternakan Jatim mencatat ada sebanyak 6.072 kasus PMK di wilayah tersebut. Dari total keseluruhan kasus, ada sebanyak 282 ekor sapi mati pada periode November hingga Desember 2024.

Sejak awal Januari 2025, kasus PMK pada sapi juga ditemukan di sejumlah kabupaten/kota di Jatim, diantaranya Sidoarjo, Jember, Pasuruan, dan Banyuwangi.

Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jatim, Indyah Aryani mengakui bahwa ada 30 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus PMK dibanding kasus yang terjadi tahun 2023 dengan kasus terbanyak pada ternak sapi.

"Kami telah melakukan penanganan, dan melakukan sudah drop obat-obatan dan vitamin ke kabupaten/kota," ujarnya.

Wabah PMK sendiri disebabkan oleh RNA virus kelompok picorna, atau disebut virus terkecil yang menyerang hewan berkuku genap.

Indy menjelaskan, vaksinasi menjadi cara utama untuk menangani wabah PMK. Sementara untuk penanganan hewan ternak yang terjangkit virus adalah dengan melakukan pengobatan terhadap ternak yang teridentifikasi mengalami luka, dan melakukan sterilisasi di peternakan supaya meminimalkan penularan.

"Vaksinasi PMK kepada hewan ternak tidak bisa dilakukan satu kali, namun enam bulan sekali secara berkala, supaya kebal terhadap virus RNA tersebut," katanya.