Jakarta (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyebutkan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terbagi dua klaster, yaitu pemberi dan penerima gratifikasi.
"Pertama, yaitu klaster tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo RI 2023," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Kedua, yaitu penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) berupa pemberian termasuk di dalamnya penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi di Kementerian Komdigi pada sekitar tahun 2022-2024.
Sebanyak 32 saksi sudah dilakukan periksa dalam penyelidikan kasus ini. Sebanyak 21 orang di antaranya oknum pegawai Komdigi dan saat ini penyidikan masih berlangsung.
"Minggu depan ada agenda pemeriksaan terhadap 7-8 saksi lainnya," katanya.
Ade Safri juga menjelaskan penyidik sudah melakukan penggeledahan terhadap lima rumah.
"Termasuk penyitaan terhadap beberapa barang bukti maupun barang bukti elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi," katanya.
Saat dikonfirmasi terkait jumlah gratifikasi atau uang yang diterima oleh oknum pegawai Kementerian Komdigi, Ade Safri menyebutkan, masih dalam penyelidikan.
"Yang jelas bervariasi dan itu bagian dari penyidikan. Nanti apabila alat bukti yang kita dapatkan sudah terkumpul dan dilakukan mekanisme gelar perkara penetapan tersangka, nanti kita 'update'," katanya.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengawal perkembangan kasus judi online (judol) yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi.
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jakarta Syahron Hasibuan di Jakarta, Kamis (12/12/2024), sejak kasus itu diproses, Polda Metro Jaya telah melakukan proses pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Dalam SPDP itu dijelaskan adanya beberapa oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terlibat. Saat ini Kementerian Kominfo telah berganti nama menjadi Kementerian Komdigi.
Dalam penanganan kasus judi online, kata dia, Kepala Kejati DKI Jakarta memberikan arahan sebagai salah satu kasus yang diprioritaskan dengan terus melakukan pemantauan pada setiap proses dalam kasus tersebut.
