Pemkab Bojonegoro Canangkan Pembangunan Lapter 2012

Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro mencanangkan pembangunan lapangan terbang (lapter) khusus di daerah setempat, dimulai pada 2012 ini, setelah izin dari Kementerian Perhubungan turun dan proses tukar guling tanah rampung. "Kalau target kami, pembangunan lapter, sudah bisa dimulai, pada 2012, dengan jangka waktu pembangunan tiga tahun, sehingga ketika rampung, bersamaan dengan dimulainya produksi puncak minyak Blok Cepu," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Machmuddin, Sabtu. Ia mengatakan, rintisan pembangunan lapter yang sedang berjalan yaitu, investor masih memproses tukar guling tanah pengganti milik Perhutani seluas 200 hektera di Desa Kunci, Kecamatan Dander, yang akan dimanfaatkan lokasi lapter. Tanah penggantinya, sudah diperoleh di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Blitar, dengan luas 500 hektare, yang sebelumnya, merupakan lahan perkebunan. Berdasarkan ketentuan, jelasnya, dalam proses tukar guling tanah Perhutani itu, penggantinya, minimal harus dua kali lipat, di tepi hutan, lokasinya masih harus dalam satu provinsi atau masih dalam satu daerah aliran sungai (DAS). "Tanah pengganti bekas perkebunan seluas 500 hektare itu, sangat tepat, sebab berada di tepi hutan," katanya, menegaskan. Menurut dia, investor masih melakukan negosiasi untuk pembelian tanah bekas perkebunan itu, sekaligus memproses perizinan di Pemkab Blitar. Hanya kapan rampungnya, ia belum bisa menyebutkan, sebab juga bergantung kebijakan dari pemkab setempat."Kalau harapan kami, jajaran Pemkab Blitar ikut membantu proses percepatan tukar guling tanah pengganti itu," katanya, berharap. Yang jelas, katanya, rekomendasi dari Gubernur Jatim, Soekarwo, mengenai rencana pembangunan lapter tersebut, sudah turun. Di dalam pertimbangannya, keberadaan lapter tersebut, bisa menunjang perkembangan wilayah Jatim ke arah timur, sekaligus sebagai penunjang industri migas di Bojonegoro. Di lain pihak, jelasnya, permohonan izin lengkap dengan berbagai persyaratannya, termasuk surat rekomendasi dari TNI AU, sudah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. "Kita juga masih menunggu turunnya izin dari Kementerian Perhubungan," ucapnya, menambahkan. Sebelum itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto menjelaskan, pembangunan lapter di daerah setempat, sesuai dengan strategi pengembangan ekonomi yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Jatim. "Lapter yang dibangun ini, merupakan sistem angkutan udara jarak pendek dengan bandara lainnya yang ada di Jatim," ungkapnya. Ia menambahkan, pembangunan lapter yang diperkirakan menelan dana Rp150 miliar tersebut, semuanya didanai investor. Sesuai kesepakatan, dalam kurun waktu 20 tahun, lapter menjadi milik pemkab."Pemkab sama sekali tidak mengeluarkan dana, bahkan ketika lapter beroperasi, sudah mendapatkan pemasukan dari retribusi," ucapnya, menambahkan. (*).