DRPD Bojonegoro Prioritaskan Bahas APBD Perubahan 2014

Bojonegoro (Antara Jatim) - Empat Komisi DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan menyusun jadwal kegiatan dengan mempriotaskan pembahasan APBD Perubahan 2014, selain menjadwalkan program kegiatan lainnya dalam sebulan mendatang. "Program prioritas DPRD yaitu membahas APBD Perubahan 2014, setelah ada surat pengesahan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo soal APBD Perubahan 2014," kata Ketua DPRD Bojonegoro Mitro'atin, Jumat. Ia menjelaskan pembahasan APBD Perubahan 2014 tersebut akan masuk dalam program kegiatan empat Komisi DPRD yang sudah terbentuk sehari lalu. "Kami sudah memberikan gambaran yang mendesak dibahas yaitu APBD Perubahan 2014, selain program kegiatan lainnya yang akan dijadwalkan selama sebulan," katanya, menegaskan. "Program kegiatan empat Komisi DPRD hanya sebulan, agar dalam pelaksanaannya bisa lebih fokus," katanya, menambahkan. Sebelumnya, DPRD di daerahnya sudah membentuk alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi A, B, C dan D, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD. Sesuai kesepakatan di masing-masing komisi diisi berkisar 11-12 anggota DPRD, termasuk Komisi D. "Tapi Sekretaris Komisi A dan D DPRD yang ditunjuk mengundurkan diri, sehingga untuk mengisinya harus dibahas kembali dengan pimpinan Fraksi DPRD," jelasnya. "Pengunduran diri Sekretaris Komisi A dan D karena masih ada yang lebih senior," ucap seorang Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan. Menjawab pertanyaan, Donny mengaku tidak tahu apakah pengunduran diri Sekretaris Komisi A dan D itu, menganggu kinerja kedua komisi itu dalam penyusunan jadwal kegiatan DPRD. "Saya kurang tahu soal itu. Coba tanyakan langsung kepada Ketua Komisi A dan D," ujarnya. Yang jelas, menurut dia, empat Komisi DPRD akan mulai membahas jadwal kegiatan selama sebulan, mulai Jumat. "Apa saja jadwal kegiatan Komisi D DPRD saya juga belum tahu, sebab baru akan membahas hari ini. Yang jelas semua program empat Komisi DPRD bisa dilaksanakan atau tidak masih akan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD," katanya, menegaskan. (*)