Wabup Bojonegoro sebut dana Rp3,6 triliun belum terealisasi

Bojonegoro (ANTARA) - Wakil Bupati (Wakil) Bojonegoro, Nurul Azizah menyatakan bahwa dana senilai Rp3,6 triliun dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp7,9 triliun belum terealisasi dan bukan dibiarkan mengendap hingga menjelang akhir tahun.

"Tolong disampaikan kepada masyarakat, bahwa uang Rp3,6 triliun bukan uang nganggur (atau tidak bermanfaat), namun ada peruntukannya dan hanya saja sampai saat ini belum selesai terealisasikan," kata Nurul di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu.

Nurul menjelaskan, berdasarkan data awal Oktober 2025 terdapat Rp3,6 triliun uang yang berada di kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan bank persepsi yakni Bank Jatim.

Dana tersebut rencananya akan digunakan diantaranya untuk belanja pegawai pada November-Desember 2025 dengan nominal kurang lebih sebesar Rp400 miliar.

Kemudian, dipergunakan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp806 miliar untuk 428 desa, yang saat ini masih dalam proses dan akan ditransfer ke kas desa.

Selain itu, lanjutnya, belum dicairkannya Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) berupa pengadaan mobil siaga desa Tahun Anggaran 2025 untuk 33 desa senilai Rp10 miliar.

Kemudian, pembayaran premi Universal Health Coverage (UHC) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp40 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan senilai Rp6 miliar.

Ia menambahkan, belum terealiisasinya anggaran tersebut bukan merupakan kelambanan pengelolaan anggaran, namun sebagai bentuk kebijakan strategi fiskal yang mengutamakan kehati-hatian khususnya menghadapi potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

"Sebagai bentuk kebijakan strategi fiskal yang hati-hati dalam menghadapi potensi penurunan TKD dari pusat pada 2026," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, juga ada proses pengajuan sekitar Rp20 miliar untuk beasiswa pendidikan masyarakat Kabupaten Bojonegoro, termasuk pengerjaan fisik dari aspirasi-aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang belum terealisasikan senilai Rp164 miliar dan kegiatan lainnya pada 2025.

"Jika pengerjaan selesai secara fisiknya, maka dengan begitu pengajuannya akan terbayarkan dari anggaran tersebut," terangnya.