Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode kuartal II- 2024.
Pembayaran itu tercatat senilai Rp38,03 triliun (termasuk pajak) atau senilai Rp34,26 triliun (tidak termasuk pajak).
"Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Jakarta, Rabu.
Simon mengungkapkan Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah senilai Rp111,43 triliun (termasuk pajak) hingga akhir November 2024.
Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode kuartal IV- 2023, periode kuartal I- 2024 dan periode kuartal II- 2024.
Simon menyebut penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga kuartal II- 2024," ujar Simon.
Simon menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
"Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi," ujar Simon.
Ia melanjutkan, Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.
"Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi," ucap Simon.
Atas upaya ini, hingga kuartal III- 2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi sebesar 13 persen year on year (yoy) atau sebesar 31 juta kilo liter.
Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya adalah implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code MyPertamina.
"Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak," imbuh Simon.
Ia menyebut, pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara.
Dalam mendukung target Net Zero Emission 2060, Pertamina terus mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs), sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi perseroan.
Baca juga: Pertamina bidik produksi minyak di 2025 capai 748 ribu barel per hari
Baca juga: Pertamina Patra Niaga cek kualitas BBM jelang Natal dan Tahun Baru
