Pilkada 2024 dan kedewasaan berdemokrasi

Bondowoso (ANTARA) - Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada yang tahun 2024 ini digelar serentak di seluruh wilayah di Indonesia, menggambarkan makin meningkatnya kualitas atau kedewasaan berdemokrasi bangsa kita.

Berangkat dari sikap kewaspadaan seluruh elemen Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pemetaan situasi keamanan, yang kemudian memperoleh kesimpulan adanya daerah dengan kerawanan tinggi, menengah, dan kerawanan rendah.

Pemetaan yang memunculkan data daerah dengan tingkat kerawanan tinggi sempat menunjukkan bukti ketika di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, ada kasus pembacokan oleh sekelompok orang hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia. Kasus itu diduga terkait dengan masalah perbedaan pilihan politik di Kabupaten Sampang yang tahun ini juga menggelar pilkada.

Kasus di Sampang itu, tentu tidak bisa hanya dibingkai dalam penilaian negatif mengenai politik yang berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kasus itu justru menjadi pengingat bagi semua pihak untuk tidak lengah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat di suatu wilayah. Apalagi, polisi sudah bergerak cepat menangani kasus itu, dengan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku pembacokan. Polisi bersama semua pihak telah melokalisir agar kasus itu tidak meluas.

Tanpa mengabaikan hilangnya nyawa korban, kasus di Kabupaten Sampang itu menjadikan semua pihak betul-betul waspada agar jangan sampai masyarakat terbelah, bahkan berkonflik dalam menyikapi kontestasi politik yang "mengharuskan" semua pihak berbeda pilihan atau dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah yang berlaga dalam pesta demokrasi tahun ini.

Baca juga: KPU Kota Malang target rekap tingkat kecamatan tuntas tiga hari

Kewaspadaan semua elemen ini telah menunjukkan hasilnya yang sangat nyata, yakni pelaksanaan Pilkada 2024 di semua daerah berjalan dengan aman dan tertib.

Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, lembaga survei maupun tim internal pasangan calon kepala daerah melakukan hitung cepat dan hitungan riil menggunakan data rekap C1 di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) atas hasil pilkada sehingga masing-masing daerah, beberapa jam setelah pencoblosan sudah mengetahui siapa pasangan calon yang menang.

Tanpa kedewasaan sikap berdemokrasi, pengumuman hasil hitung cepat maupun hitungan riil dari masing-masing tim pasangan calon dan lembaga survei ini bisa menjadi titik sulut timbulnya kerusuhan di masyarakat.

Kita semua patut bersyukur bahwa dalam menyikapi pengumuman hasil sementara pilkada ini tidak membuat masyarakat pendukung pasangan calon yang menang itu tersulut untuk mengekspresikan rasa gembira dengan turun ke jalan. Ekspresi rasa gembira dari para pendukung yang menang itu biasanya juga akan memicu konfrontasi karena para pendukung pasangan calon yang kalah juga tergoda untuk melakukan tindakan tandingan.

Berkat kesadaran masyarakat untuk tidak terpancing turun ke jalan, yang tentu didukung oleh pasangan calon dan pemimpin partai politik, serta tokoh panutan di daerah, dan upaya pemerintah dengan aparat keamanan, akhirnya kita tidak menemukan warga yang konvoi untuk merayakan kemenangan atau konvoi untuk menekan para pihak agar calon pasangan yang kalah mendapatkan perhatian dari semua untuk memaksakan diri dengan menuduh pihak lain curang.
Mengikuti perjalanan pelaksanaan Pilkada 2024 ini, mulai dari masyarakat akar rumput, tokoh lokal, pengurus partai politik dan pendukungnya, aparat keamanan, serta Pemerintah, kini merasa lebih nyaman karena tidak ada situasi yang membuat semua orang merasa khawatir.

Satu-satunya elemen bangsa yang kini masih berjibaku dengan tugas kepemiluan adalah personel Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh tingkatan yang masih menghitung perolehan suara secara riil, dengan proses berjenjang.

Jenjang penghitungan suara itu, mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kemudian ke panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan, lalu panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten atau kota. Sementara untuk pemilihan gubernur, penghitungan suara dari KPU kabupaten dan kota masih berlanjut ke penghitungan di KPU provinsi.

Artinya, kerja politik dari pilkada ini belum sepenuhnya selesai. Terkait dengan situasi yang aman, sikap waspada semua pihak harus tetap kita jaga bersama.

Sukses besar bersama yang telah kita toreh saat ini tidak boleh tercemari hanya karena kita lengah atau terlena.

Secara berjenjang, aparat keamanan, yakni Polri dan TNI, saat ini masih tetap siaga di lokasi-lokasi, khususnya yang dinilai rawan gangguan. Para prajurit ini telah mengorbankan waktu dan fisiknya untuk menjaga situasi tetap aman. Mereka telah meninggalkan istri atau suami selama beberapa hari untuk memastikan jalannya pesta demokrasi ini betul-betul mewujud sebagai suatu pesta yang menyenangkan.

Semua kelompok masyarakat tentu harus mendukung langkah aparat keamanan ini untuk ikut menjaga, setidaknya di lingkungannya masing-masing, agar rasa persaudaraan tetap dijunjung tinggi-tinggi.

Pesta demokrasi telah usai. Kini, tidak ada lagi pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4, dan seterusnya, demikian juga dengan para pendukung fanatiknya. Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur yang nanti ditetapkan sebagai pemenang adalah pemimpin kita bersama untuk memimpin daerah dalam kurun lima tahun ke depan.

Saat ini, yang ada hanya satu, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Mari kita terus jaga rumah bersama, Indonesia, ini tetap dan terus damai, masyarakatnya hidup sejahtera dan rasa aman yang terjamin.