DPRD Jatim temukan keluhan soal zonasi sekolah saat masa reses

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan bahwa pihaknya menemukan keluhan terkait penerapan zonasi sekolah, pada masa reses yang dilaksanakan pada 18-20 November dan 22-26 November 2024.

"Kami mendengar banyak aspirasi. Tentang pendidikan, mayoritas bersyukur dengan statemen pemerintah pusat yang akan mengevaluasi sistem zonasi yang selama ini cukup menyulitkan masyarakat," kata Anggota DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa, usai reses di Kalimas Baru 1, Kelurahan Tanjung Perak.

Menurutnya, saat ini infrastruktur pendidikan belum merata di beberapa daerah. Dia mencontohkan di Kecamatan Pabean Cantian ini yang belum memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri, menjadi permasalahan dengan penerapan sistem zonasi tersebut.

Sebagai anggota Komisi E yang meliputi bidang kesra, Cahyo akan membawa hasil reses tersebut pada pembahasan di DPRD dan Pemerintah Provinsi Jatim agar bisa menemukan solusi untuk memudahkan masyarakat mengakses pendidikan berkualitas.

"Kebetulan kami beberapa waktu lalu bersama Kepala UPT Dinas Pendidikan Jatim, yang melakukan terobosan zonasi sebaran, ini tidak melulu wilayahnya harus dekat tetapi ada aturan tertentu di SMA negeri, ini langkah bagus yang patut diapresiasi," tuturnya.

Selain pendidikan, masalah kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan juga menjadi keluhan masyarakat Surabaya yang disampaikan pada Cahyo.

"Kita tahu di sini banyak industri besar, banyak perusahaan, tapi warga sekitar yang juga miliki kualitas yang tidak kalah dengan warga Surabaya atau luar Surabaya lainnya tapi belum mendapat kesempatan," katanya.

Ia menambahkan, beberapa warga juga meminta solusi terkait ijazah yang ditahan olah pihak sekolah karena belum melunasi biaya sekolah, padahal ijazah itu rencananya akan dipergunakan untuk mencari kerja.

"Ada yang ijazahnya ditahan sekolah, mereka berharap ada insentif agar bisa mengambil ijazahnya untuk melamar pekerjaan. Ini menjadi perhatian kita, jangan sampai yang lulus sekolah ingin bekerja tapi ijazahnya tertahan," ujarnya.

Atas sejumlah keluhan dan aspirasi masyarakat,  Cahyo akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk bisa mencarikan solusinya bagi masyarakat.