Malang Raya (ANTARA) - Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Yanuar Nugroho menyatakan akselerasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tak bisa lepas dari peran non state actors.
Yanuar di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan pelibatan non state actors atau pihak yang berada di luar pemerintah menjadi salah satu strategi dalam mencapai target SDGs di Indonesia.
"SDGs ini di Indonesia sifatnya wajib, karena itu ada strategi besar. Pertama pengarusutamaan atau mainstreaming dan kedua pelokalan, sehingga ini tidak hanya pemerintah tetapi melibatkan non state actors," kata Yanuar.
Yanuar menjelaskan bahwa saat ini persentase capaian SDGs di Indonesia berada di angka 62,7 persen. Angka itu diupayakan bisa menyentuh 75-80 persen di tahun 2030.
"Capaian ini kabar baik, 62,7 persen berasal dari 289 indikator. Yang tersedia datanya 280 indikator dan kemudian ada dari hasil evaluasi meta data
Bahkan, kata dia, Indonesia disebut sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas paling progresif se-dunia.
Karenanya agar capaian untuk 2030 terealisasi, maka Bappenas mendorong pemerintah di tingkat provinsi dan daerah agar memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal.
"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus ada kolaborasi dengan pihak lain," ucapnya.
Bappenas bersama Tanoto Foundation telah menyelenggarakan Regional Meeting SDGs, pada 14-15 November 2024 di Kota Malang dengan melibatkan 23 pemerintah provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
Agenda itu bertujuan mengembangkan kapasitas pemerintah tingkat provinsi se-Indonesia.
"SDGs ini inisiatif global sifatnya sukarela, tetapi oleh Pemerintah Indonesia dijadikan wajib dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022," ucapnya.
Di tempat yang sama, Head of Leadership Development and Scholarship Tanoto Foundation Michael Susanto menjelaskan sejak 2018 telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun model SDGs.
"Waktu itu kami uji coba di Provinsi Riau. Jadi bagaimana agar target pembangunan berkelanjutan itu diadopsi, tentu perlu pendekatan. Agar pemerintah daerah bisa mengejar," kata Michael.
Dari hasil uji coba, terlihat bahwa masih ada kesenjangan kapasitas antar pemerintah daerah.
Hal itu pada akhirnya membutuhkan langkah khusus supaya SDGs bisa berjalan beriringan antara pusat dan daerah.
"Kompetensinya dan data yang harus dibangun seperti apa? Dari situ dirangkum lah jadi modul pembelajaran. Kami memberikan pelatihannya," ujarnya.
Modul SDGs sudah terdapat di Lembaga Administrasi Negara (LAN), sehingga semua aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia bisa mempelajarinya.
"Bisa melalui platformnya LAN RI itu bisa," kata dia.
