Mahasiswa Pamekasan Pertanyakan Bantuan TKI Terancam Kisas

Pamekasan - Sekelompok aktivis LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mempertanyakan penyaluran bantuan kepada TKI terancam kisas asal wilayah itu ke pemkab setempat. Juru bicara FKMP Hanafi, Senin menjelaskan, pihaknya sengaja mempertanyakan bantuan kepada TKI pasangan suamu istri yang terancam kisas, yakni Hasin Taufik dan Sab'atun, karena sampai saat ini bantuan tersebut tidak diberikan oleh pemkab. "Padahal bantuan untuk mereka itu ada, bahkan nilainya mencapai Rp100 juta lebih," kata Hanafi. Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya sengaja mendatangi kantor Pemkab Pamekasan guna mempertanyakan penyaluran bantuan itu kepada TKI pasangan suami istri Hasin Taufik dan Sab'atun. Kedua TKI ini terancam hukuman kisas oleh pengadilan Arab Saudi dengan dugaan telah melakukan pencurian harta benda milik majikannya. Beberapa waktu pasangan itu sudah pulang ke rumahnya setelah dibebaskan dari jeratan hukum di negara tempatnya bekerja. FKMP sendiri merupakan salah satu kelompok aktivis LSM dan mahasiswa yang melakukan penggalangan dana untuk menyumbang pembebasan kedua TKI tersebut. "Tapi faktanya Hasin Taufik dan Sab'atun ini sampai sekarang tidak menerima bantuan. Padahal pembebasan kedua TKI ini kan dibantu oleh pemerintah pusat. Lalu kemana dana yang kami kumpulkan sebelumnya," kata Hanafi mempertanyakan. Selain itu, penggalangan dana untuk kedua TKI terancam kisas itu juga dilakukan kepada para PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan dengan nilai mencapai Rp100 juta lebih. Tapi sumbangan dari para PNS yang tersebar di 32 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu juga tidak diterima Hasin dan Sab'atun sampai saat ini. Secara terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Kusnadi mengaku tidak mengetahui tentang penyaluran bantuan TKI tersebut dengan alasan karena dirinya masih tergolong pejabat baru. Sebelum Herman, posisi Sekda di lingkungan Pemkab Pamekasan dijabat oleh Hadi Suwarso, sehingga saat penggalangan dana tersebut yang mengetahui lebih detail tentang dana untuk kedua TKI itu adalah sekda sebelumnya. "Saya kan baru menjabat sebagai Sekda dan saya hanya sebatas pelaksana tugas saja," kata Herman. Sementara, proses audiensi antara aktivis LSM dan mahasiswa di kantor Pemkab Pamekasan itu sempat diwarnai protes, karena wartawan saat meliput kegiatan itu diusir. Tidak hanya wartawan, kelompok LSM ini juga memprotes kebijakan Plt Sekda yang mengusir wartawan, sehingga audiensi akhirnya dihentikan. Hasin Taufik dan Sab'atun merupakan dua orang TKI asal Pamekasan yang terancam hukuman kisas di Arab Saudi. Kedua TKI berasal dari Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan dan berangkat dari Indonesia pada 2006 melalui sebuah perusahaan jasa TKI di Jakarta.