Surabaya (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemprov Jatim dengan menyiapkan 99 delegasi untuk Gerak Jalan "Resolusi Jihad" rute Mojokerto-Surabaya pada 2-3 November 2024.
"Kami mengirim delegasi 99 peserta gerak jalan yang diberi nama Laskar Hizbullah yang meliputi regu Ansor, Banser, Pagar Nusa, LPBI, dan lima PCNU dari Mojokerto (kabupaten/kota), Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo," kata Ketua PWNU Jatim KH Kikin A Hakim di Surabaya, Ahad.
Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang itu menjelaskan kolaborasi juga dilakukan PWNU Jatim dengan mengungkapkan makna historis dari gerak jalan yang nasionalis itu, melalui surat Nomor: 126/PW.03/B.I.01.52/16.00/10/2024 dan menyebarkan leaflet.
"Gerak jalan Mojokerto-Surabaya itu sudah lama berjalan tapi tidak banyak yang tahu makna historisnya, bukan sebatas olahraga, tapi itu Napak Tilas yang berbasis bukti historis terkait Pertempuran 10 November 1945," katanya dalam keterangan bersama Ketua Panitia "Napak Tilas" PWNU Jatim Dr Ir HM Qoderi.
Menurut Gus Kikin, gerak jalan itu bermakna gerakan massa yang melibatkan Laskar Santri (Hizbullah-Sabilillah), selain Tentara Pelajar/TRIP dan pemuda/Arek Suroboyo, yang semangatnya digerakkan oleh Fatwa Jihad, Resolusi Jihad (di Gedung HBNO), dan Takbir Allohu Akbar oleh Bung Tomo, yang semuanya atas "komando" KHM Hasyim Asy'ari.
Fatwa/Resolusi itu terlahir karena pihak Sekutu tak mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI yang dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sekutu (Inggris) ingin menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 akibat bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.
Rencana mendarat (diboncengi NICA/Belanda) di Surabaya pada 25 Oktober 1945 itu didengar Sutan Syahrir hingga akhirnya ia menyampaikan kepada para pemuda Indonesia, yang akhirnya mendesak Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Rencana itu pun direspons para ulama, termasuk KHM Hasyim Asy'ari.
"KHM Hasyim Asy'ari pun mengeluarkan Fatwa Jihad pada 17 September 1945 (satu bulan setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta), lalu nyambung dengan Resolusi Jihad (22/10) yang merupakan fatwa ulama untuk pemerintah Indonesia agar melawan Sekutu (resolusi bukan fatwa untuk masyarakat)," katanya.
Resolusi Jihad merupakan hasil pertemuan PBNU/HBNO yang dihadiri ulama NU se-Jawa dan Madura di Kantor HBNO/PBNU di Bubutan, Surabaya pada 22 Oktober 1945, yang disiarkan lewat media yakni Kantor Berita ANTARA (25/10), Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (26/10), dan Berita Indonesia Jakarta (27/10). Bedanya, jika fatwa jihad untuk umat itu digetoktularkan dari surau ke surau (dari pesantren ke pesantren).
"Perlawanan rakyat terjadi dimana-mana hingga terbunuhlah Brigadir Jenderal Mallaby pada 30 Oktober 1945, dan Sekutu pun marah dengan mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerah tanpa syarat pada 10 November 1945 pukul 06.00 WIB. Namun, rakyat tidak mau menyerah. Apalagi, KHM Hasyim Asy'ari pun mengeluarkan Fatwa Jihad lagi pada 9 November 1945, sehingga ribuan massa/santri bergerak ke Surabaya," katanya.
Perlawanan rakyat di Surabaya juga disuarakan Bung Tomo dari Radio Pemberontakan Rakyat melalui pekik takbir "Allohu Akbar" berkali-kali. Takbir itu atas saran dari KHM Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo untuk menyemangati rakyat dalam berjihad/berjuang.
"Jadi, Gerak Jalan dan Hari Santri itu benar-benar berbasis bukti historis, dari Fatwa Jihad, Resolusi Jihad (di Gedung HBNO), dan pekik Allohu Akbar oleh Bung Tomo, namun peran NU dalam 10 November itu secara langsung dibuktikan oleh gerakan laskar Hizbullah yang digerakkan oleh Fatwa Jihad KHM Hasyim Asy'ari," katanya.
Selain Napak Tilas Gerak Jalan "Resolusi Jihad" pada 2-3 November, puncak Hari Santri 2024 yang diadakan PWNU Jatim adalah "Mujahadah Pejuang Masa Kini" di Gedung PBNU Tempo Doeloe di Jl. Bubutan, Surabaya pada pada 9 November 2024, yang memanggil seluruh pejuang di pelosok Jawa Timur dan Nusantara.
