Demo penuh kekerasan di Kongo targetkan kantor PBB dan kedubes

Hamilton (ANTARA) - PBB pada Selasa (28/1) melaporkan demonstrasi yang diwarnai kekerasan di Republik Demokratik Kongo (DRC), di mana para pengunjuk rasa menyasar kantor-kantor organisasi PBB, kedutaan, dan lokasi lain di ibu kota Kinshasa.

“Demonstran membakar area di luar kantor PBB, baik yang terkait dengan penjaga perdamaian atau sejumlah badan PBB lainnya, serta menargetkan beberapa kedutaan. Penjarahan juga telah dilaporkan terjadi di Kinshasa," kata Juru bicara PBB, Stephane Dujarric dalam konferensi pers.

Dujarric menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal Antonio Guterres berbicara melalui dua panggilan telepon terpisah, satu dengan Presiden Felix Tshisekedi dari Republik Demokratik Kongo, dan satu lagi dengan Presiden Paul Kagame dari Rwanda.

"Jelas, mereka membahas situasi yang sedang berlangsung di bagian timur Republik Demokratik Kongo dalam pembicaraannya dengan Presiden Kagame, ada juga penekanan khusus pada perlindungan warga sipil di wilayah tersebut," kata Dujarric.

Ketika ditanya tentang hasil percakapan itu, Dujarric mengatakan penyelesaian krisis akan membutuhkan waktu dan komitmen terhadap solusi politik.

"Krisis di bagian timur Kongo telah berlangsung selama beberapa dekade. Ini tidak akan bisa diselesaikan dalam 24 jam," tambahnya.

Mengutip Proses Luanda sebagai kerangka kerja yang menjanjikan, ia mengatakan: "Ada berbagai proses yang telah kita lihat, terutama Proses Luanda yang telah menunjukkan kemajuan. Kami ingin melihat para pihak berkomitmen kembali pada proses itu."

Dibentuk pada tahun 2022, Proses Luanda bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menemukan perdamaian abadi antara DRC dan Rwanda.

Menekankan bahwa PBB sedang berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengelola situasi, ia menambahkan: "Kami juga berhubungan dengan otoritas Prancis, yang juga telah melakukan kontak dengan berbagai pihak terkait."

"Siapa pun yang dapat membantu, kami menyambut bantuan segera apapun,” ucapnya ketika ditanya tentang harapan PBB terhadap Prancis dalam situasi tersebut.

"Meskipun, seperti yang saya katakan, ada proses politik yang sudah sangat mapan, yaitu Proses Luanda. Kami ingin para pihak kembali berkomitmen pada proses itu, dan upaya dari negara-negara di kawasan maupun sekitarnya harus mendorong ke arah tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, pada Senin, kelompok pemberontak M23, yang diduga didukung oleh Rwanda, mengeklaim telah menguasai kota Goma di bagian timur, sementara pemerintah Kinshasa mengeklaim adanya kehadiran pasukan Rwanda.

Sejauh ini, setidaknya 25 orang telah tewas di Goma dan sembilan lainnya di Rwanda. Ratusan orang terluka dalam bentrokan yang masih berlangsung.

Warga setempat mengatakan bahwa baik pasukan pemerintah maupun pemberontak menguasai sebagian kota yang berpenduduk 3 juta jiwa tersebut, termasuk para pengungsi dari wilayah setempat.


Sumber : Anadolu