Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan tokoh muda dan dikenal sebagai putra dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6 RI) dengan Kristina Herrawati atau yang dikenal sebagai Ani Yudhoyono.
AHY merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dan kemudian juga lulus dari Akadaemi Militer (Akmil) dengan predikat terbaik dan meraih bintang Adhi Makayasa. AHY juga memiliki tiga gelar pendidikan master. Terbaru, AHY berhasil meraih gelar Doktoral dari Universitas Airlangga.
Perjalanan karier AHY sejak lulus dari Akmil menempati posisi-posisi penting, mulai dari Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh hingga ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Danyon adalah jabatan terakhir dari perwira dari korps infanteri ini, dengan pangkat terakhir mayor.
Selepas dari karier militer karena pensiun dini, AHY kemudian masuk ke dunia politik ketika didaulat untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Setelah itu AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. AHY juga mendirikan The Yudhoyono Institute
Gebuk mafia tanah
Sebelum menjabat sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY pernah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada masa pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo.
Selama menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada tahun 2024, AHY sangat piawai dalam menjalin koordinasi baik di Kementerian ATR/BPN maupun dengan para pimpinan kementerian/lembaga negara lainnya, terutama dalam menggebuk mafia tanah.
Selain itu gerak cepatnya sebagai menteri juga menjadi capaian tersendiri AHY dalam keberhasilannya menerapkan sertifikat elektronik di kantor-kantor pertanahan.
Tugas dan PR
Sebagai posisi baru dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, tugas pertama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni melakukan pemetaan kembali program-program pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan.
Menko juga harus segera melakukan konsolidasi dan koordinasi erat dengan kementerian-kementerian teknis di bawahnya, sekaligus juga menggandeng erat Indonesia Investment Authority (INA) terkait investasi dalam pembangunan infrastruktur.
Terlebih lagi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya telah menargetkan agar Indonesia bisa swasembada pangan dalam 4-5 tahun, sehingga koordinasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi hal sangat penting.
Menko juga harus sedari awal melakukan penyusunan SOP terkait pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak proyek-proyek pembangunan, hal ini penting dilakukan dalam rangka mencegah terulangnya kembali konflik lahan dengan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur seperti yang pernah terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Tugas lainnya yang perlu dilakukan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah memfokuskan serta menyeimbangkan kembali pembangunan infrastruktur antara desa dan kota, jalan nasional dan jalan tol, bendungan dan saluran irigasi tersier, dan sebagainya.
Tugas ini merupakan tugas yang penting dikarenakan rencana Prabowo-Gibran yang ingin mengembalikan peran desa bukan hanya sebagai sumber lumbung pangan nasional, namun juga sebagai roda pemerataan ekonomi baru seperti melalui desa wisata.
Menko juga harus mempersiapkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dimulainya program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun, sebuah program super strategis untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan generasi muda.
Adapun PR yang mesti diselesaikan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni keberlanjutan pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan.
PR lainnya adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru Indonesia. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh Menko adalah meningkatkan koordinasi dan keselarasan fokus antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga (K/L) teknis.
Sebagai kementerian koordinator baru pertama, tugas dan tanggung jawab Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang besar serta luas tentunya membutuhkan sosok yang fokus, muda, dan energik seperti yang dimiliki oleh AHY.
