Surabaya (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Pusat menyebut Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki risiko kerawanan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November mendatang.
"Data dari KPU, Bawaslu, beberapa data lain, Jatim termasuk tinggi rentan risiko kerawanan tinggi," kata Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro di Surabaya, Senin.
Donny menyampaikan bahwa kerawanan yang dimaksud mencakup semua hal. Baik pelanggaran pilkada hingga sengketa pemilihan umum.
"Semua, bisa pelanggaran pilkada, bisa suara, manipulasi suara, pemilih dan regulasi. Kami melihat peraturan apa, apakah ada peraturan diubah ke pasangan calon tertentu," ujarnya.
Selain di Jatim, KI Pusat juga memantau daerah lainnya, seperti Papua hingga Aceh. Terdapat empat daerah yang perlu dikunjungi untuk melakukan sosialisasi berdasarkan kajian yang sudah dibuat di Jakarta.
Kemudian, pihaknya melihat akses informasi ke publik harus dibuka selebar-lebarnya pada Pilkada. Komisi Informasi ingin melihat sampai sejauh mana aturan dan ukuran keterbukaan informasi yang diberikan disampaikan masyarakat.
"Kami ada monitoring badan publik, KPU bagus, Bawaslu masih tidak sebagus KPU, DKPP. Tapi ini ukuran kuantitatif, kami memberikan penilaian diri self assessment questionnaire mereka mengisi semua, yang diisi KPU bagus," ujarnya.
Kata dia, paling penting melihat manfaatnya di masyarakat, karena pihaknya tidak tahu keterbukaan informasi publik di masyarakat.
Ia memaparkan keterbukaan informasi publik yang bisa diakses masyarakat ada empat hal. Yakni informasi yang diumumkan, informasi berkala, seperti mengenai misal profil calon, program dan kegiatan calon.
Kedua, tidak harus diumumkan tetapi harus ada. Seperti harta kekayaan calon kepala daerah yang tidak harus diumumkan, tapi kalau diminta harus ada.
"Ketiga, informasi serta merta, ketertiban umum, seperti calon kepala daerah kapal peledak yang bersangkutan meninggal, apakah ini naik calon kepala daerah wakilnya ini atau tidak harus ada informasi dan menjelaskan kenapa terjadi. Keempat, informasi dikecualikan atau ditutup menyangkut data pribadi," ujarnya.
Oleh karena itu, hari ini KI Pusat melaksanakan program pengawasan akses informasi publik pilkada.
Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman luas kepada penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan Pilkada 2024 melalui standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Donny menyampaikan bahwa kerawanan yang dimaksud mencakup semua hal. Baik pelanggaran pilkada hingga sengketa pemilihan umum.
"Semua, bisa pelanggaran pilkada, bisa suara, manipulasi suara, pemilih dan regulasi. Kami melihat peraturan apa, apakah ada peraturan diubah ke pasangan calon tertentu," ujarnya.
Selain di Jatim, KI Pusat juga memantau daerah lainnya, seperti Papua hingga Aceh. Terdapat empat daerah yang perlu dikunjungi untuk melakukan sosialisasi berdasarkan kajian yang sudah dibuat di Jakarta.
Kemudian, pihaknya melihat akses informasi ke publik harus dibuka selebar-lebarnya pada Pilkada. Komisi Informasi ingin melihat sampai sejauh mana aturan dan ukuran keterbukaan informasi yang diberikan disampaikan masyarakat.
"Kami ada monitoring badan publik, KPU bagus, Bawaslu masih tidak sebagus KPU, DKPP. Tapi ini ukuran kuantitatif, kami memberikan penilaian diri self assessment questionnaire mereka mengisi semua, yang diisi KPU bagus," ujarnya.
Kata dia, paling penting melihat manfaatnya di masyarakat, karena pihaknya tidak tahu keterbukaan informasi publik di masyarakat.
Ia memaparkan keterbukaan informasi publik yang bisa diakses masyarakat ada empat hal. Yakni informasi yang diumumkan, informasi berkala, seperti mengenai misal profil calon, program dan kegiatan calon.
Kedua, tidak harus diumumkan tetapi harus ada. Seperti harta kekayaan calon kepala daerah yang tidak harus diumumkan, tapi kalau diminta harus ada.
"Ketiga, informasi serta merta, ketertiban umum, seperti calon kepala daerah kapal peledak yang bersangkutan meninggal, apakah ini naik calon kepala daerah wakilnya ini atau tidak harus ada informasi dan menjelaskan kenapa terjadi. Keempat, informasi dikecualikan atau ditutup menyangkut data pribadi," ujarnya.
Oleh karena itu, hari ini KI Pusat melaksanakan program pengawasan akses informasi publik pilkada.
Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman luas kepada penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan Pilkada 2024 melalui standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan kepala daerah.
