Ribuan kader PDI-P Sidoarjo hadiri rakercabsus Pilkada 2024

Sidoarjo (ANTARA) - Ribuan kader PDI-Perjuangan Sidoarjo menghadiri acara rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) di  GOR Sidoarjo dalam rangka menyiapkan mesin politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di kabupaten setempat.

Ketua DPC PDI-Perjuangan Sidoarjo Sumi Harsono, di Kabupaten Sidoarjo, Minggu menjelaskan kegiatan ini diikuti seluruh pengurus DPC dan anggota fraksi dari tingkat kabupaten, provinsi dan Indonesia.

"Kemudian 162 pengurus anak cabang dari 18 kecamatan, 3.114 pengurus ranting dari 346 desa, serta 200-an fungsionaris badan-badan dan organisasi sayap. Estimasi peserta sekitar 3.500-an," kata Sumi Harsono. 

Sumi mengajak semua kader PDI-Perjuangan Sidoarjo untuk terus menguatkan barisan demi meraih kemenangan bagi calon kepala daerah yang diusung oleh PDI-perjuangan Sidoarjo.

"Soliditas para kader PDI-Perjuangan adalah kunci utama untuk meraih kemenangan calon Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim 2024 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dan pasangan Calon Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (SAE)," katanya.

Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno, menyatakan pasangan calon Pilkada 2024 yang diusung adalah PDl-Perjuangan adalah sosok yang mempunyai basis massa yang nyata.

"Semuanya mumpuni dan harus dimenangkan dalam PIlkada 2024. Kader, simpatisan dan pengurus PDI-Perjuangan di Sidoarjo, harus tetap solid dan bisa memenangkan Pilkada 2024 ini," katanya.

Dalam kesempatan itu Tri Rismahirini menyampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah perlunya konektivitas antara Sidoarjo dan Surabaya, termasuk akses jalan raya. 

"Sebab ada warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya dan sebaliknya. Ayo kita sinergikan Surabaya dan Sidoarjo," katanya.

Cabup Sidoarjo Achmad Amir Aslichin (Mas Iin) di depan ribuan kader PDI-Perjuangan menyatakan, jika terpilih menjadi bupati maka akan membenahi penggunaan APBD. Nantinya juga akan mengucurkan anggaran tiap dusun minimal Rp300 hingga Rp500 juta per tahun.

"Mekanismenya akan dikelola desa dan dibantu Pemkab Sidoarjo. Bisa juga ditunjang anggaran pusat sehingga permasalahan di wilayah terpencil akan teratasi. Sedangkan untuk SDM, kesejahteraan pegawai, infrastruktur pembangunan dan pendidikan akan tercover dengan baik," tuturnya.