Pemprov Jatim angkat 15 pejabat eselon II

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengangkat 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov setempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.

Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim.

"Kepada bapak/ibu sekalian yang dilantik hari ini, perlu dicatat bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik, perlu dilakukan terobosan-terobosan dan inovasi yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ujar Pj Gubernur Jatim dalam acara pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/2716/204/2024 tanggal 15 Agustus 2024 itu.

Ke-15 pejabat Eselon II yang dilantik yakni Sigit Panoentoen sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim, Aris Mukiyono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim, Nurkholis sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Selanjutnya Joko Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jatim, Muhamad Hadi Wawan Guntoro sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jatim, Moh. Ali Kuncoro sebagai Sekretaris DPRD Jatim, Andik Fadjar Tjahjono sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim, Endy Alim Abdi Nusa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim.

Baca juga: Pemprov Jatim percepat pertumbuhan industri hijau

Berikutnya, Budi Raharjo sebagai Staf Ahli Gunernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Heru Suseno sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Dydik Rudy Prasetya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kurniawan Hary Putranto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jatim.

Lebih lanjut, R. Henggar Sulistiarto sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Jatim, Lilik Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Jatim, dan Tauhid Islamy sebagai Direktur RSUD Haji Provinsi Jatim.

Khusus kepada Kepala BPKAD yang baru dilantik, Adhy memberikan catatan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar APBD. Karena, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada 2025. Hal ini berdampak pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi senilai Rp4 triliun.

"Ini yang harus dicari jalan keluarnya. Saya kira selain pajak, sebetulnya kita punya potensi agar PAD kita bisa ditingkatkan lagi. BUMD kita dapat dijadikan alat untuk mencapai itu, tinggal bagaimana kita memanage-nya dengan baik" katanya.

Pesan khusus lainnya ditujukan kepada Kepala Dispora Jatim. Adhy berpesan agar persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang akan berlangsung di Aceh - Sumatera Utara segera dimatangkan. Ia ingin ada peningkatan prestasi dibanding PON sebelumnya.

Baca juga: BKD Jatim ingatkan masyarakat waspadai penipuan seleksi CPNS

"Saya berharap hasil PON tahun 2024 bisa lebih baik dari tahun 2023," katanya.

Selanjutnya untuk bidang ekonomi, Adhy berpesan agar setiap program yang dibuat dapat memiliki dampak yang signifikan pada turunnya kemiskinan ekstrim di Jatim.

"Kinerja pembangunan ekonomi saya kira cukup baik. Kita ingin agar program-program pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Fokus kita adalah pada penurunan kemiskinan ekstrim dan peningkatan layanan kesehatan di masyarakat," ucapnya.

Untuk bidang pertanian, Adhy juga menyinggung terkait kesiapan Jatim dalam menghadapi kemarau panjang. Kasus kekeringan yang sebelumnya terjadi di beberapa kab/kota, ia berpesan untuk segera dicarikan solusi.

Terakhir untuk ESDM, Adhy menyebutkan agar setiap program yang sudah dibuat oleh pejabat lama agar tetap diteruskan, khususnya berkaitan dengan net zero emission.

"ESDM saya kira apa yang sudah dibuat dilanjutkan saja. Tinggal memperbaiki semua perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian ESDM," katanya.