Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Komunitas Tanoker mengajak semua pihak terlibat dalam membina keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) dan gotong royong untuk memastikan migrasi aman mulai dari wilayah paling kecil di tingkat desa.
"Kami mendorong peran pemerintah secara optimal dan semua pihak dapat terlibat dalam mempersiapkan pola pengasuhan anak dari pekerja migran yang ditinggalkan," kata Pendiri Tanoker Farha Ciciek saat menggelar forum diskusi di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Jember, Jawa Timur, Selasa.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Tanoker melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Refleksi dan Capaian Pelaksanaan Kebijakan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BKPMI) Jatim dengan melibatkan perangkat desa, organisasi perangkat daerah, aktivis peduli perempuan dan anak, serta berbagai komunitas lainnya.
Tanoker juga mengundang perangkat desa yang memiliki kepedulian terhadap isu tersebut yakni Desa Sumbersalak dan Desa Sumberlesung di Kecamatan Ledokombo, kemudian Desa Harjomulyo dan Desa Karangharjo di Kecamatan Silo.
"Desa-desa itu memiliki kepedulian baik melalui regulasi seperti peraturan desa maupun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada anak pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Menurutnya mayoritas pekerja migran Indonesia asal Jember sudah berkeluarga, sehingga seyogyanya keluarganya berhak mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, serta berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
"Para PMI yang meninggalkan anaknya di kampung halaman terkadang hak atas pengasuhan bagi anak-anak mereka terabaikan, sehingga anaknya terlambat disekolahkan atau bahkan putus sekolah," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan bina keluarga pekerja migran Indonesia di daerah yang berbasis di desa dengan fokus menangani tiga bidang yakni pemberdayaan ekonomi keluarga PMI untuk kegiatan ekonomi produktif, ketahanan dan kesejahteraan keluarga PMI, serta perlindungan anak keluarga PMI.
"Kami berharap dengan kegiatan FGD itu dapat memastikan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan untuk terlaksananya migrasi aman bagi masyarakat dan pengasuhan anak-anak pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Selain itu juga memastikan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan menjamin hak anak keluarga pekerja migran.
"Kegiatan itu langkah kecil untuk merangkul semua pihak untuk bergotong royong dalam pengasuhan anak pekerja migran, dan bukan hanya berbasis komunitas saja," katanya.
Sementara Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian PPPA, Priyadi Santosa berharap keterlibatan semua pihak dalam mendorong bina keluarga pekerja migran Indonesia agar hak-hak anak pekerja migran bisa dipenuhi.
"Pemerintah juga akan mendukung dengan memfasilitasi program tepat sasaran dan membantu permasalahan anak-anak pekerja migran sesuai dengan tupoksi masing-masing," katanya.
