Pemkab Kediri anggarkan Rp133 miliar untuk jaminan kesehatan

Kab Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menganggarkan sekitar Rp133 miliar dari APBD 2024 untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat agar layanan kesehatan mencapai status Universal Healt Coverage (UHC).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Jumat, mengemukakan pemerintah kabupaten memperhatikan layanan kesehatan untuk warga.

Pemkab ingin memastikan semua masyarakat mendapatkan layanan yang baik di seluruh layanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.

Baca juga: Pemkab Kediri beri insentif ke tenaga pendidik taman posyandu

"Pelayanan terhadap pasien ini akan saya cek betul," kata dia.

Pihaknya berterima kasih atas komitmen Pemkab Kediri untuk layanan kesehatan kepada masyarakat mendapatkan penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) Award 2024. Penghargaan ini pertama kalinya diterima Kabupaten Kediri atas komitmen memberikan jaminan kesehatan bagi warga.

Capaian UHC Kabupaten Kediri hingga Agustus 2024, tercatat 96,84 persen dari total penduduk 1.684.454 jiwa, sedangkan untuk memberikan jaminan kesehatan atau UHC alokasi anggaran Kabupaten Kediri pada 2024 sekitar Rp133 miliar.

Ia menjelaskan akses pelayanan kesehatan juga terus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan dibuka layanan poli sore di rumah sakit daerah dan puskesmas. Peningkatan sarana fisik juga dilakukan dengan pembangunan gedung baru rumah sakit untuk penambahan ruang rawat inap.

Ia menekankan dengan capaian UHC ini, semua warga yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan harus mendapatkan kesamaan, tidak hanya bagi mereka yang mampu membayar. Begitu pula dengan kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan.

"Akses pelayanan kesehatan yang diberikan tentunya harus bermutu," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib mengatakan pemerintah kabupaten menargetkan hingga akhir 2024 capaian UHC bisa mencapai 98 persen.

Ia mengatakan warga yang kurang mampu bisa didaftarkan melalui penerima bantuan iuran daerah (PBID) atau ke Kementerian Sosial bagi yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Bagi pekerja di sektor swasta, pemerintah daerah terus mendorong peran dunia usaha untuk mendaftarkan para pekerja menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Bagi warga yang mampu dan bukan pekerja penerima upah, kami juga terus menghimbau untuk mendaftar mandiri," kata dia.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Tutus Novita Dewi sebelumnya mengatakan capaian UHC per 1 Agustus 2024 untuk wilayah kerja Kantor Cabang Kediri yang meliputi lima daerah, empat daerah di antaranya sudah tercapai UHC yakni Kota Kediri 100 persen, Kabupaten Kediri 96,84 persen, Kabupaten Nganjuk 96,87 persen, dan Kota Blitar 100 persen.

Ia mengapresiasi capaian diperoleh empat kabupaten/ kota di wilayah BPJS Kediri tersebut. Hal tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program JKN yang optimal.

Dia mengatakan untuk Kabupaten Blitar masih berproses dan terus diupayakan bersama dengan pemerintah daerah untuk mencapai UHC. Saat ini capaian kepesertaan Kabupaten Blitar 73, 85 persen atau kurang lebih 924.763 jiwa dari total 1.252.242 jiwa.

"Kami dan bersama pemerintah kabupaten akan terus berupaya. Penting sekali kolaborasi lintas sektoral agar semua pihak dalam ekosistem JKN bersama-sama mengambil peran sesuai fungsinya," kata dia.