Potensi PAD dari fiber optik di Kediri capai Rp6,4 miliar

pemanfaatan aset milik daerah oleh pihak swasta tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyebut bahwa potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi jaringan fiber optik cukup besar hingga Rp6,4 miliar.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Rabu mengungkapkan pengelolaan barang milik daerah (BMD) khususnya infrastruktur telekomunikasi dan informatika jaringan fiber optik sangat besar.

“Di Kabupaten Kediri, potensi PAD dari sewa BMD untuk fiber optik itu Rp6,4 miliar,” katanya dalam keterangannya di Kediri.

Pihaknya mengungkapkan selama ini pemanfaatan aset milik daerah oleh pihak swasta tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Sebab, dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, disebutkan bila daerah belum ada saluran jaringan utilitas terpadu (SJUT) penyesuaian sewa hanya 0 persen. Hal itu juga berpengaruh dengan PAD untuk retribusi jaringan fiber optik tersebut dengan pendapatan yang turun.

“Pendapatan daerah turun drastis. Kami punya potensi Rp6,4 miliar tapi hasilnya di tahun 2024 hanya Rp225 juta dan di tahun 2025 (turun) di Rp80,8 juta,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan hal tersebut bukan hanya dialami di Kabupaten Kediri, melainkan juga terjadi di berbagai daerah lain.

Pihaknya juga telah ikut serta dalam rapat implementasi konsep sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat tersebut dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terkait implementasi Pasal 128B tentang besaran faktor penyesuaian sewa infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan BMD.

Pemerintah Kabupaten Kediri, kata dia, sangat berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengelolaan BMD, khususnya infrastruktur telekomunikasi dan informatika jaringan fiber optik bisa berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya mengungkapkan dengan forum diskusi diharapkan nantinya ditemukan solusi tepat yang memberikan dampak bagi peningkatan PAD.

“Nantinya akan ada tindak lanjut, entah revisi atau apa yang memberikan win-win solution,” kata Wabup. (*)