Warga Miskin Madiun Protes Tak Masuk Jamkesmasda
Senin, 16 Januari 2012 17:55 WIB
Madiun - Ratusan warga miskin di Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, memrotes Ketua RT mereka karena tidak termasuk sebagai peserta Program Jamkesmsda kota setempat tahun 2012.
Warga menilai, pendataan program Jamkesmasda Kota Madiun tahun 2012 tidak riil, sehingga salah sasaran dan banyak warga yang seharusnya berhak namun tidak menerima.
"Setiap hari saya didatangi warga yang ingin menanyakan soal Jamkesmasda. Para warga ini datang untuk meminta kartu Jamkesmasda tahun 2012 karena pada tahun sebelumnya mereka adalah peserta dan tahun ini bukan," ujar Ketua RT 24 Kelurahan Josean, Harto, Senin.
Pihaknya tidak mengetahui alasan pengurangan kepesertaan program Jamkesmasda pada sejumlah warga di lingkungan RT-nya. Ia juga merasa heran atas pendataan yang dilakukan tanpa melibatkan Ketua RT maupun RW, sehingga menghasilkan data yang tidak akurat.
Menurut dia, pada tahun 2011, ada sebanyak 27 rumah tangga sasaran di daerahnya yang menerima Jamkesmasda Kota Madiun. Namun, pada tahun ini cuma satu rumah tangga sasaran yang dapat. Itupun yang dapat bukan warga miskin, tetapi anggota Polri.
"Saya heran, warga RT kami hanya mendapatkan satu orang penerima Kartu Jamkesmasda. Lucunya lagi, penerimanya adalah anggota Polri aktif. Informasi dari sesama Ketua RT lain menyebutkan, kejadian seperti ini tergolong banyak dan rawan tidak tepat sasaran," terang dia.
Warga hanya berharap agar petugas bersangkutan dari Pemerintah Kota Madiun melakukan pendataan ulang, sehingga prgram ini benar-benar tepat sasaran.
Sementara, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Josenan, Endang Prihatiningsih, mengatakan, tahun ini memang ada pengurangan peserta Jamkesmasda Kota Madiun.
"Dimana, pada tahun 2011 jumlah peserta Jamkesmasda mencapai 1.011 rumah tangga miskin atau sasaran. Tetapi pada tahun 2012, tinggal 698 RTM," kata dia.
Data di Kelurahan Josenan mencatat, terdapat lima RT dari 29 RT yang warganya bukan peserta Jamkesmasda. Mereka adalah warga di RT 7, RT 8, RT 9, RT 10, dan RT 24.
Pihaknya menilai, penurunan jumlah penerima Jamkesda ini belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga banyak warga yang protes ke pemerintah daerah paling bawah, yakni Ketua RT, Ketua RW, ataupun lurah. (*)
