Pj Gubernur Jatim dukung penuh arahan Presiden Jokowi soal WTP

Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan siap mendukung arahan dari Presiden Joko Widodo terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukanlah sebuah prestasi, melainkan merupakan sebuah kewajiban.

"Jadi ini statemen yang sangat menarik dari  Presiden. Karena sebagai pengelola keuangan APBN dan APBD, kita wajib menjaga akuntabilitas," ujar Pj Gubernur Adhy dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, saat menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta.

Dalam acara bertemakan "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045" yang dihadiri segenap Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Betul kalau opini WTP itu bukan fenomena yang harus ditepuktangani. WTP itu suatu proses yang wajib dan kita harus pertanggungjawabkan semua keuangan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Adhy menyampaikan arahan-arahan yang disampaikan Presiden Jokowi terkait opini WTP nantinya akan diimplementasikan di Jawa Timur. Sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota termotivasi untuk selalu mencapai WTP.

"Ini akan kami terapkan di provinsi, baik perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak melihat WTP ini sebagai orientasi akhir. Karena WTP memang wajib, memang harus terus dipertahankan, dan kita harus meningkatkan akuntabilitas," katanya.

Sementara itu, Presiden RI Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, ia mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa kalau setiap tahun ini pasti diaudit dan pasti diperiksa. Jadi sudah kewajiban kita menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankannya secara baik," katanya.

Kewajiban ini, sebut Presiden Jokowi, semakin relevan dengan tantangan global saat ini. Seperti tahun politik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

"Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Karena ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini 5,11 persen," katanya.