Palembang - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Polisi Dikdik Mulyana A Mansyur, menyatakan keberatan bila kasus Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dikaitkan dengan pelanggaran Hak Azazi Manusia. Sejauh ini belum ada diketahui aparat kepolisian terlibat bentrok dalam kasus tersebut, kata Kapolda Dikdik Mulyana kepada wartawan di Palembang, Jumat. Sebagaimana sebelumnya terjadi kasus keributan antara masyarakat Desa Sungai Sodong dengan perusahaan perkebunan di daerah setempat pada akhir April 2011, mengakibatkan tujuh orang di antaranya meninggal masing-masing lima orang dari pihak perusahaan dan dua lagi masyarakat petani. Lebih lanjut dia mengatakan, secara hukum kasus tersebut terus ditindaklanjuti supaya tidak ada lagi permasalahan baru, sekaligus pelaku bisa diproses secara hukum termasuk pengembangan. Bahkan, lanjut dia, sekarang ini telah ditetapkan lima orang sebagai tersangka baik dari pihak perusahaan, maupun masyarakat petani. Hal tersebut, berarti tidak ada keterlibatan aparat kepolisian, sehingga kasusnya murni kejahatan antara warga dan pihak perusahaan, katanya. Oleh karena itu, pihaknya kembali menegaskan bahwa kasus Desa Sungai Sodong tersebut tidak terkait dengan pelanggaran HAM, kata dia lagi. Sebelumnya Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadat mengatakan, kasus tersebut hendaknya dapat diselesaikan secara profesional terutama masalah lahan yang sedang bersengketa. Bila tidak diselesaikan secepat mungkin, dikhawatirkan permasalahan baru kembali terjadi, tambah dia.(*)
Berita Terkait
BNPB: Korban meninggal bencana Sumatera 1.177 orang per 4 Januari
4 Januari 2026 21:15
Kemkomdigi siapkan registrasi SIM Biometrik secara bertahap
2 Januari 2026 15:54
Prabowo setujui pembentukan Satgas Kuala untuk keruk sungai dangkal
1 Januari 2026 21:30
Prabowo upayakan datangi daerah terdampak besar bencana Sumatera
1 Januari 2026 14:30
Wapres harap anak-anak muda terbaik turut bangun dan kembangkan IKN
30 Desember 2025 16:16
Gibran bertolak ke IKN tinjau infrastruktur dan fasilitas publik
30 Desember 2025 13:24
Kapolri sebut survei kepercayaan publik Polri 2025 tunjukkan tren positif
30 Desember 2025 12:58
Soal pengibaran bendera GAM, Panglima TNI: Saya akan tindak tegas
29 Desember 2025 14:24
