PI siapkan fasilitas dukung tambahan alokasi pupuk subsidi di Jatim

Surabaya (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (PI) menyiapkan fasilitas penunjang sebanyak 66 gudang Lini III, 188 distributor dengan 5.875 jaringan kios dan 56 petugas lapangan, untuk mendukung penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 1.920.074 ton bagi petani di Jawa Timur.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh mengatakan penambahan alokasi subsidi pupuk ini tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

"Di Jawa Timur, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 1.920.074 ton atau meningkat 956.227 ton dari alokasi sebelumnya yang sebesar 963.847 ton," ucapnya di sela kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Surabaya, Senin.

Ia menjelaskan rincian total alokasi tersebut, terdiri dari urea sebesar 981.730 ton atau meningkat dari sebelumnya 574.347 ton, NPK sebesar 832.370 ton atau meningkat dari sebelumnya 389.357 ton, NPK Formula Khusus sebesar 986 ton atau meningkat dari sebelumnya 143 ton, dan pupuk organik sebesar 104.998 ton.

"Alokasi subsidi pupuk tersebut akan disalurkan kepada 3,4 juta petani di seluruh Jawa Timur," tuturnya.

Sejalan dengan penetapan kebijakan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, pihaknya memastikan ketersediaan stok di semua lini untuk mendukung kebijakan tersebut.

"Per tanggal 10 Mei 2024, stok pupuk bersubsidi secara nasional saat ini tercatat sebesar 2,1 juta ton atau mencapai 222 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah. Sementara stok yang tersedia di Jawa Timur tercatat sebesar 189.666 ton atau mencapai 535 persen dari ketentuan stok minimum," ujarnya.

Tri menjelaskan, penambahan alokasi pupuk subsidi bisa dimanfaatkan oleh petani terdaftar atau petani yang memenuhi kriteria sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024 yaitu tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

"Pada aturan baru ini, e-RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa memasukkan pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan. Jadi tidak bisa hanya bermodal KTP saja, namun harus sudah terdaftar," ujar Tri.

Pihaknya berharap kepada seluruh peserta sosialisasi, khususnya ketua kelompok tani, dapat memberikan edukasi tentang adanya penambahan alokasi subsidi pupuk tahun anggaran 2024 di masing-masing wilayah.

"Kami juga berharap petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan mudah menggunakan KTP. Petugas kios akan dengan sigap mendampingi dan mengawal proses penebusan pupuk agar pupuk bersubsidi bisa dimanfaatkan petani yang berhak sesuai dengan ketentuan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Dydik Rudy Prasetya mengucapkan terima kasih atas tambahan pupuk yang dialokasikan untuk petani di wilayahnya.

"Kami ada kenaikan alokasi pupuk bersubsidi terima kasih untuk semua pemangku kepentingan. Jawa Timur ini seperti yang sudah tercatat sebetulnya kebutuhan urea kami sekitar 1.080.000 juta ton, namun demikian tahun ini kami di alokasikan 981.730 ton dan ini sekitar 90 persen saja, Jadi kalau ada kalimat bahwa pupuk kurang, mohon maaf," ujarnya.

Namun, hal tersebut, kata dia, dikarenakan serapan di Jawa Timur yang rendah sehingga angka konversinya dari pusat menjadi turun.

"Sehingga sekarang kami hanya dialokasikan sekitar 90 persen, ini akibat kesalahan kami sendiri yang tidak bisa menyerap alokasi pupuk secara maksimal hingga 100 persen," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, laporan yang dikemukakan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan.

"Barangkali bisa laporan kami bisa dijadikan nanti bahan masukan untuk membuat kebijakan lebih lanjut," tuturnya.