Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, telah menuntaskan pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 sebesar Rp25,46 miliar lebih kepada empat lembaga penerima.
"Alhamdulillah semua dana hibah untuk Pilkada 2024 sudah tersalurkan semuanya, baik untuk lembaga penyelenggara pemilu maupun untuk pengamanan,” kata Penjabat Wali Kota Mojokerto Mohammad Ali Kuncoro di Mojokerto, Selasa.
"Alhamdulillah semua dana hibah untuk Pilkada 2024 sudah tersalurkan semuanya, baik untuk lembaga penyelenggara pemilu maupun untuk pengamanan,” kata Penjabat Wali Kota Mojokerto Mohammad Ali Kuncoro di Mojokerto, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pengalokasian anggaran dana hibah pilkada dalam APBD Pemkot Mojokerto sebagai bentuk komitmen dukungan pelaksanaan demokrasi dan untuk mendukung terwujudnya pilkada yang berintegritas.
"Ini bagian dari ikhtiar kita, semoga dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang sejahtera," ucapnya.
Mengenai pencairan dana hibah Pilkada 2024, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menjelaskan KPU menjadi lembaga terakhir yang melakukan pencairan setelah Pemkot Mojokerto menyalurkan dana hibah untuk Bawaslu, Kodim 0815 dan Polres Mojokerto Kota.
"Untuk KPU sudah kami salurkan tahap dua pencairan dana hibah sebesar Rp15,1 miliar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp3,9 miliar," tuturnya
Ia menambahkan bahwa pencairan tahap satu dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU dan Bawaslu telah direalisasikan pada akhir tahun 2023, yakni KPU menerima anggaran sebesar Rp10,1 miliar dan Bawaslu Rp2,5 miliar.
Selain hibah untuk penyelenggara Pilkada 2024, alokasikan dana hibah juga untuk kebutuhan pengamanan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Untuk dana hibah pengamanan juga sudah disalurkan ke Kodim 0815 Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota, masing-masing mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar dan Rp4,7 miliar," ujarnya.