Kota Madiun masuk tiga besar daerah transaksi KKI tertinggi di Jawa Timur

Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai tiga besar pemda dengan realisasi transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi sampai dengan April 2024, selain Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya.

Apresiasi dan penghargaan diberikan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kepada Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto dalam kegiatan "High Level Meeting" (HLM) Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

"Penghargaan ini tak terlepas dari keaktifan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan digitalisasi untuk transaksi sebagian besar pembayaran yang sudah mengedepankan sistem non-tunai," ujar Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto dalam keterangannya seusai menerima penghargaan.

Ia mengatakan pihaknya berkomitmen dan terus berinovasi dalam melakukan transaksi digital di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya percepatan peningkatan ETPD di Jatim.

"Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam setiap transaksi entah itu penggunaan APBD, penarikan pajak, retribusi, dan sebagainya untuk mengedepankan digitalisasi atau cashless," katanya.

Hal itu penting dan harus ditingkatkan sebab, transaksi digitalisasi tersebut untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan juga efisiensi dalam keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan inovasi transaksi digital untuk meningkatkan indeks ETPD di seluruh wilayah Jatim.

"Kami meminta kabupaten/kota terus melakukan inovasi transaksi digital. Kami ingin berkomitmen agar Jatim lebih maju dan lebih cepat dengan melakukan upaya-upaya transformasi digital," kata Pj Gubernur Adhy.

Selain itu dalam penggunaan QR Code Indonesia Standart (QRIS) untuk transaksi pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah daerah di Jatim memang sudah harus melakukan itu dan terus meningkatkannya.

"Makanya, dalam pertemuan ini juga kami tekankan pada edukasi. Literasi edukasi memang terus harus digaungkan," katanya.

Dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), selain kategori KKI, Pj Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan apresiasi ETPD kategori lain, yakni pemda yang telah mencapai Indeks ETPD 100 persen pada periode semester II-2023, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi.

Kemudian kategori OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.