Surabaya (ANTARA) -
Sebagai upaya untuk memperkuat Zona Integritas (ZI) dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menggelar acara public campaign di Alun-alun Surabaya, Minggu.
Acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua PTUN Surabaya, Haryati, sebagai Ketua Tim ZI PTUN Surabaya dan diikuti oleh seluruh aparatur PTUN Surabaya.
"Public campaign dilakukan sebagai wujud sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan PTUN Surabaya dengan layanan fasilitas berbasis IT dapat diperoleh dengan mudah dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), gratifikasi, suap dan pungli," katanya.
Selain itu, public campaign menjadi salah satu cara memohon dukungan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawalan kinerja di PTUN Surabaya dalam semangat antikorupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani serta menyebarkan semangat antikorupsi kepada aparatur PTUN Surabaya dan seluruh masyarakat.
"Melalui acara ini kami menegaskan bahwa pelayanan di PTUN Surabaya tidak dikenakan biaya-biaya di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Masyarakat wajib mengetahui ini agar tidak ada lagi yang dirugikan melalui pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas yang ada di PTUN Surabaya, penolakan gratifikasi, hingga mekanisme pengaduan dan tata cara berperkara di PTUN.
Dalam acara ini juga digelar lomba video kreatif untuk umum dan mahasiswa, lomba recreate jingle PTUN Surabaya untuk pelajar SLTA dan SLTP, lomba menggambar untuk pelajar SD dan lomba mewarnai untuk pelajar PAUD dan TK serta sejumlah games.
PTUN Surabaya juga menyediakan bilik foto bagi pengunjung yang menghadirkan suasana ruang persidangan lengkap dengan atribut sidang seperti toga hakim dan palu persidangan.
