Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Heni Yuwono menegaskan bahwa pelayanan publik di jajarannya "langsung gas" usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah.
"Libur lebaran yang cukup panjang, kerap membuat ASN terlena. Hal tersebut perlu diwaspadai bersama, jangan sampai kita terkena post holiday blues karena dapat menimbulkan let down effect," katanya saat memimpin apel pagi pascalibur Lebaran dan Halalbihalal Idul Fitri 1445H di Kanwil Kemenkumham Jatim, Surabaya, Selasa.
Efek tersebut, lanjut Heni, menggambarkan situasi saat energi dalam tubuh seseorang tiba-tiba merosot sehingga semangat kerja menurun, imun juga menurun.
"Oleh karena itu, libur lebaran yang panjang ini harus dapat me-recharge energi ASN untuk membangun semangat baru dan kembali bekerja dengan semangat yang lebih kuat," ucapnya.
Heni menegaskan bahwa pelayanan publik di jajaran Kemenkumham Jatim harus langsung tancap gas sejak hari pertama masuk kerja. ASN harus langsung melaksanakan tugas dan fungsi sesuai target kinerja dan rencana aksi yang ada.
"Tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan, segala bentuk pelayanan publik harus langsung digerakkan," tuturnya.
Bentuk pelayanan publik, seperti pelayanan paspor, pembinaan dan kunjungan pemasyarakatan, serta layanan kekayaan intelektual hingga administrasi hukum umum sudah bisa dimanfaatkan masyarakat.
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham apresiasi deklarasi P2HAM oleh Pemprov Jatim
Selain itu, layanan-layanan yang tidak diliburkan saat Idul Fitri, seperti pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi dan lembaga pemasyarakatan, tetap berjalan normal.
"Kami tegaskan sekali lagi, berikan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat dan semakin baik," ucapnya.
Sementara itu, di kantor Kemenkumham juga menggelar halalbihalal yang diikuti pegawai unit pusat secara daring itu dipimpin Dirjen Kekayaan Intelektual Min Usihen mewakili Menkumham Yasonna H. Laoly.
Min menyampaikan agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama betul-betul dipastikan terselenggara dengan baik. Setidaknya ada lima poin penting yang harus diperhatikan jajaran Kemenkumham.
"Pertama, segera laksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja 2024 yang telah disusun bersama," terangnya.
Kedua, Min meminta jajarannya untuk melakukan percepatan dalam merealisasikan anggaran secara transparan dan akuntabel. Anggaran harus digerakkan untuk mencapai sesuatu output yang bermanfaat, outcome yang terukur dan impact yang jelas kepada masyarakat.
"APBN 2024 harus sukses, harus akuntabel dan mampu menjadi bukti bahwa Kemenkumham menjadi yang terbaik," ucapnya.
Selanjutnya, Min juga berpesan agar jajarannya bekerja fokus dan senantiasa on the track untuk mencapai tujuan. Bersikap jujur, ikhlas dan berintegritas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan moral kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
"Bangun budaya pelayanan prima agar kita mampu menyajikan hasil kinerja secara terukur kepada publik dan pemangku kepentingan sehingga publik memperoleh informasi secara cepat dan akurat," urainya.
Terakhir, Min berharap ada terobosan dan inisiatif yang kreatif melalui pengelolaan sumber daya yang ada, serta mampu berpikir out of the box.
"Sehingga, menghasilkan solusi yang bermanfaat dan bermartabat serta menciptakan legacy bagi organisasi," katanya.
