Surabaya (ANTARA) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyoroti persoalan tertahannya barang kiriman milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih tertahan di gudang logistik, di Jalan Tambak Osowilangun, Surabaya.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan tak terkirimnya barang-barang tersebut dikarenakan berbenturan dengan regulasi yang ada.
"Saya dari BP2MI mempersoalkan adalah aturan itu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 36 Tahun 2023," kata Benny di Surabaya, Jumat.
Dia menyatakan barang-barang milik PMI tertahan dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan, karena adanya penyesuaian aturan tersebut.
"Bagaimana negara memberikan keringanan biaya relaksasi pajak. Jadi jangan batasi PMI untuk mengirim barang bagi keluarganya," ucapnya.
Belum dikirimkannya barang-barang milik PMI ke alamat tujuan, kata dia, karena diindikasi digunakan untuk kepentingan komersial atau bisnis.
"Saya selalu mengimbau seluruh aparat negara stop cara berfikir untuk mencurigai pekerja migran," tuturnya.
Benny menyatakan kejadian tersebut tak bisa menyalahkan pihak bea cukai, karena hanya sebatas menjalankan instruksi dari pemerintah pusat.
"Kalau bea cukai tidak melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh Mendag, Nomor 36 Tahun 2023 berarti bea cukai bisa disalahkan. Justru di sini bea cukai tertib aturan," tuturnya.
Oleh karena itu, dia meminta Kemendag melakukan evaluasi menyeluruh pada aturan tentang kebijakan dan pengaturan barang impor.
Poin yang diperhatikan adalah dengan memberikan sejumlah keringanan pada para PMI.
"Baju misalnya, kenapa harus dibatasi 15 potong? Biarlah 15 potong itu negara membebaskan pajaknya tetapi jika lebih dari 15 biarlah itu dikenakan pajak," tuturnya.
Dia pun berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan keberadaan para PMI sebagai penyumbang devisa bagi negara.
"Terakhir sumbangan devisa mereka per tahun itu Rp220 triliun pada negara ini. Dulu tertinggi pada tahun 2019 Rp195,6 triliun," tuturnya.
Selain peninjauan di Kota Surabaya, BP2MI beberapa waktu lalu juga melaksanakan kegiatan serupa di wilayah Semarang.
Usai kegiatan tersebut, Benny menyatakan seluruh laporan dan temuan di lapangan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
