Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 merupakan jembatan untuk mengakomodasi program kerja presiden berikutnya.
"RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat menyampaikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna tentang Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Sambil menunggu perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap hasil Pilpres 2024, Jokowi mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pemungutan suara pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Baca juga: Jokowi: Jaga stok dan harga pangan jelang Ramadhan
"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa transformasi ekonomi yang telah dijalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut.
Sehingga, kebijakan postur makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi, ujar Presiden Jokowi.
Jokowi sebut RKP 2025 jembatan untuk akomodasi program presiden selanjutnya
Senin, 26 Februari 2024 10:27 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
