Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menegaskan komitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan, utamanya di wilayah provinsi yang dipimpinnya.
Dia menyampaikan dua poin penting berkaitan dengan penggunaan dan penghematan anggaran yang selama ini dilakukan di Jatim.
"Pertama adalah memprioritaskan percepatan realisasi program," katanya saat menerima audiensi para pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat.
Menurutnya, sering ditemukan di berbagai wilayah ketika anggaran program diberikan lebih banyak habis untuk koordinasi dibanding langsung merealisasikan program.
"Anggarannya turun, rapat dulu, koordinasi dulu, akhirnya anggarannya banyak habis di koordinasi. Hal-hal seperti ini yang kami ubah," ujarnya.
Karenanya Pj Gubernur Adhy mengimbau perlu perencanaan program yang matang.
"Saat program telah dibuat, selanjutnya bukan menyusun anggaran melainkan kerangka lembaganya. Jadi fokus pada prioritas program dan perannya. Setelah itu kerangka lembaga dan terakhir baru kerangka anggaran. Dengan begitu anggarannya bisa disederhanakan," tuturnya.
Adhy mencontohkan program stunting kalau semua lembaga bersama-sama bersinergi maka anggarannya pasti besar.
"Kalau punya kerangka lembaganya, kita tahu dinas-dinas mana saja yang cocok dan punya peran. Sehingga jelas aliran anggarannya berapa dan kemana saja," katanya, menambahkan.
Poin kedua, lanjut Adhy, adalah menyelaraskan program daerah dengan pusat.
"Kalau programnya selaras, pemerintah daerah akan memiliki sumber anggaran lain selain APBD. Setiap kementerian punya program. Kalau kita jeli, bisa menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah. Kita bisa sharing anggaran 50 persen dan akhirnya menghemat APBD," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Adhy menyatakan Pemerintah Provinsi Jatim akan selalu mendukung dan membantu setiap upaya yang dilakukan oleh BPKP, khususnya berkaitan dengan transparansi keuangan.
"Kami selalu siap data maupun informasi terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun BPKP. Apapun itu, akan kami suport dan bilamana ada perbaikan maka kami akan perbaiki," ujarnya.
