Khofifah: Apresiasi WTP harus tingkatkan akuntabilitas keuangan Pemprov Jatim

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap apresiasi atas raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lebih dari lima kali berturut-turut dari BPK RI harus semakin meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan jajaran pemprov setempat.

"Sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya," ujar Khofifah di sela pemberian apresiasi Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jatim Tahun Anggaran 2020 secara virtual dari Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa.

Sebelumnya, pada Agustus tahun 2021, Jatim menerima predikat WTP kesepuluh kalinya dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintahan setempat Tahun Anggaran 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim bersama 26 kabupaten/kota lainnya atas capaian WTP tersebut di sela Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021.

Melalui tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi", orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menjelaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama dalam sektor pemulihan ekonomi.

"Keberhasilan Jatim meraih opini WTP akan menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari situasi krisis pandemi COVID-19," ucap dia.

Gubernur Khofifah berharap predikat ini menambah semangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik dan sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan provinsi.

Sementara itu, pada kesempatan Rakernas virtual, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi peran Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengedepankan akuntabilitas laporan keuangannya di tengah situasi krisis saat ini.

"Terima kasih terhadap seluruh pimpinan lembaga dan Pemda atas kerja keras menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena kita tahu banyak yang kementerian dan lembaga negara di-refocussing anggarannya. Ada juga yang dapat anggaran berlipat ganda tapi menjadi garda terdepan seperti Kemenkes, BNPB, Kemnaker (BUPM, Prakerja), Kemensos, Kemenkop UMKM," kata dia.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa opini WTP untuk pemerintah juga menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan negara walaupun di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi.