Reni Astuti harap pemkot bantu biaya pendidikan anak almarhum Ketua KPPS

Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti berharap pemerintah kota (pemkot) setempat memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak almarhum Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 42, Kelurahan Ngagel Rejo, Joko Budiono (52).

"Pendidikan dari anak-anak almarhum ini agar bisa diperhatikan," kata Reni kepada ANTARA di ruang kerjanya, Senin.

Reni menyebut almarhum Joko Budiono memiliki tiga anak dan salah satunya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta di Kota Surabaya.

Berdasarkan keterangan dari istri almarhum yang ditemuinya, pada Sabtu (17/2), kata Reni biaya pendidikan perkuliahan atau UKT yang harus dibayarkan sebesar Rp8 juta per semester.

"Anaknya masih semester empat. Ibunya tidak bekerja, jadi bisa dibantu untuk keringanan," ujarnya.

Sembari menunggu langkah pemerintah kota (pemkot) setempat, Reni mengatakan sudah berkomunikasi dengan pihak kampus agar putra almarhum Ketua KPPS Joko Budiono bisa mendapatkan keringanan biaya UKT.

"Saya kemarin sudah komunikasi dengan salah satu dosen, tetapi nanti tetap anaknya ini saya minta untuk membuat surat pengajuan keringanan kepada kami," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini menyatakan untuk kedua anak almarhum yang duduk di bangku SMA dipastikan bisa melanjutkan pendidikannya.

Lebih lanjut, untuk anak Joko Budiono yang masih mengenyam pendidikan di bangku SMA mendapatkan intervensi melalui program Beasiswa Pemuda Tangguh dari Pemkot Surabaya.

"Kemudian yang SD juga sudah terpantau dan dibantu," ujarnya.

Selain bantuan pada pendidikan anak-anak mendiang Ketua KPPS TPS 42, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Reni meminta pemkot melalui kelurahan setempat bisa memberikan bantuan berupa pemberdayaan ekonomi bagi istri Joko Budiono.

"Karena selain mengeluhkan biaya pendidikan, juga ada kebutuhan sehari-hari. Jadi solusi harus dipikirkan untuk membantu untuk sumber pendapatannya," katanya.

Selain itu, Reni Astuti berharap kejadian serupa, yakni meninggalnya anggota KPPS tidak terulang lagi di agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) 2024.

Oleh karenanya, dia berharap pengecekan kesehatan kepada para calon ketua dan anggota KPPS bisa lebih detail.

"Mungkin nanti kalau pilkada tidak banyak surat suaranya dan saya rasa lebih singkat, tetapi tetap skrining kesehatan harus detail," ucap dia.

Tak hanya itu, simulasi pelaksanaan pemungutan suara harus rinci, sehingga bisa memberikan gambaran estimasi penyelesaian tugas KPPS.

"Simulasi perlu dilakukan untuk mengetahui rentang waktunya, lalu kalau waktunya istirahat maka istirahat jadi petugas tidak terlalu memforsir, semoga tidak terjadi lagi," tuturnya.

Sebagaimana yang diketahui, Ketua KPPS di TPS 42 Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo Joko Budiono meninggal dunia, pada Jumat (16/2), pukul 08.30 WIB.

Almarhum sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, Surabaya lantaran mengalami sakit dan tak sadarkan diri saat proses perhitungan suara, pada Rabu (14/2).