Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyatakan pelaksanaan operasi kedaruratan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah membutuhkan keterlibatan multipihak.
Radit dalam keterangan resmi BNPB di Jakarta, Jumat, mengatakan hal tersebut selaras dengan kondisi yang terjadi saat ini di lapangan.
Dalam kunjungan kerja ke lokasi bencana pada Kamis (8/9), pihaknya menemukan bahwa operasi penanganan darurat banjir belum cukup hanya menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan kebutuhan non-pangan.
Namun, ia menyebutkan, keterbatasan peralatan operasi seperti perahu karet, dan tak sedikit tanggul pembatas aliran Sungai Cabean, Tuntang dan Wulan yang jebol juga butuh diperhatikan.
Berdasarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten Demak diketahui, hingga Jumat (9/2) arus air yang masih deras cukup menghambat proses evakuasi korban sebanyak 14.430 kepala keluarga itu ke tempat pengungsian sementara. Mereka sebagian masih tertahan di rumah dan tempat-tempat ibadah yang tergenang banjir.
“Normalisasi dilakukan belum menyeluruh dan sebagian tanggul (meski) sebagian sudah diperkuat oleh Dinas PUPR,” ujarnya.
Raditya memastikan, BNPB dan BPBD Demak telah melakukan pelbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga operasi darurat bencana bisa lebih maksimal.
Mulai dari berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk membantu memasang geo-box di sejumlah tanggul yang jebol. Termasuk pula berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial untuk menjamin kebutuhan pokok para korban bencana.
Sebelumnya, BNPB telah menyalurkan beberapa bentuk bantuan untuk menunjang operasi darurat banjir di Demak. Bantuan tersebut di antaranya berupa dana siap pakai senilai Rp250 juta, bantuan pangan berupa sembako sebanyak 300 paket, makanan siap saji, biskuit protein, dan non-pangan berupa 300 unit selimut, matras, hygiene kit, lima unit pompa alkon, satu unit perahu karet dan satu unit tenda.
