Trenggalek (ANTARA) - PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (NPUP) Pacitan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dalam pelaksanaan kegiatan konservasi atau pengelolaan lingkungan di Kabupaten Trenggalek.
Komitmen itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani perwakilan PLN NPUP Pacitan dengan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Pendopo Manggala Praja, Kabupaten Trenggalek, Rabu.
"Selain optimalisasi dalam produksi tenaga listrik, PLN NPUP Pacitan juga mempunyai komitmen pengelolaan lingkungan dengan pemerintah daerah," kata Senior Manajer PLN NP UP Pacitan Dwi Juli Harsono usai penandatanganan MoU.
Menurut dia, salah satu program yang menjadi fokus PLN adalah penanaman pohon yang tepat, yaitu pohon ficus yang dapat menimbulkan sumber mata air baru di desa tersebut.
"Jenis pohon ini dipilih karena dianggap dapat mengurangi kendala atau masalah yang ditimbulkan saat kemarau di Dusun Bendogolor, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul," katanya.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyampaikan bahwa dalam hal ini pemerintah akan saling dukung dan bertanggung jawab dengan CSR yang diberikan PLN NP UP Pacitan.
Menurut dia, CSR tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta dapat berkelanjutan.
Selanjutnya, penanaman pohon produktif dan sayur mayur dengan memakai pupuk faba dapat digunakan sebagai pengurang emisi serta hasil yang didapat berfungsi sebagai hasil ketahanan pangan untuk masyarakat.
"Selain itu, juga dimanfaatkan untuk pupuk tanaman produktif oleh masyarakat sekitar. Pupuk faba juga dimanfaatkan oleh beberapa UMKM di desa tersebut dan bisa membuka lapangan kerja," katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih karena Kabupaten Trenggalek mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya Green Leadership, Program Kampung Iklim (Proklim) Lestari untuk Dusun Bendogolor, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul yang menjadi satu-satunya desa binaan PLN NPUP Pacitan yang lolos menjadi Proklim Lestari, dan mendapat anugerah Satya Wira Kencana dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Dalam Negeri.
