Bupati luncurkan portal "Jember Satu Data" wujudkan transparansi

Jember (ANTARA) - Bupati Jember Hendy Siswanto meluncurkan portal "Jember Satu Data" yang mengintegrasikan data di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat untuk mewujudkan transparansi birokrasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember menggelar Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dan peluncuran "Portal Jember Satu Data" di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa.

"Portal 'Jember Satu Data' itu terkoneksi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga lebih transparan datanya," kata Bupati Hendy.

Menurutnya hal itu sebuah keberanian yang luar biasa, tetapi plus minusnya tentu juga ada, sehingga semakin ada koreksi dari masyarakat, maka akan semakin menyempurnakan data tersebut.

"Keterbukaan informasi publik itu wajib, bahkan sampai kiamat nanti tidak boleh berhenti. Harus update terus. Jangan merasa puas karena itu awal dari perubahan yang lebih baik," katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Bobby Arie Sandy mengatakan portal itu bertujuan mengintegrasikan data yang ada di seluruh OPD.

"Salah satu keterbukaan informasi publik tidak lepas adanya satu data Indonesia, sehingga kami sudah menyiapkan portal yang memiliki data 38 OPD dan 1.053 meta data, serta rekomendasi statistik dari BPS," katanya.

Dia mengharapkan portal "Jember Satu Data" dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam mengakses pelayanan yang aplikatif dan informatif yang terintegrasi, serta membantu dalam pengambilan kebijakan top level management.

"Data itu akan menjadi tolok ukur dalam pengambilan keputusan, data yang benar menjadikan keputusan itu benar dan data sampah akan menjadikan keputusan sampah," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan terus memperbaiki data yang tersaji dalam portal tersebut dan masyarakat Jember juga dapat mengecek data tersebut melalui laman https://portal-data.jemberkab.go.id.

"Kami masih butuh untuk penyempurnaan yang lebih baik, sehingga masing-masing OPD wajib menugaskan operator untuk memperbarui data sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat," katanya.