Pemprov Jatim gali potensi ekonomi perhutanan sosial

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Kepala Divre Perhutani Jatim Asep Dedi Mulyadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/12/2023). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

jumlah petani penggarap hutan sosial di Jatim mencapai 129.627 Kepala Keluarga

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggali potensi ekonomi dari perhutanan sosial per September 2023, yang menurut ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan (LHK), terdata seluas 188.370,98 hektare sebagai kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan, hingga September 2023, jumlah petani penggarap hutan sosial di Jatim mencapai 129.627 Kepala Keluarga atau (KK).

"Jumlah petani penggarap hutan sosial di Jatim lebih banyak dari Jawa Tengah yang terdata sebanyak 23.327 KK, Jawa Barat 21.159 KK, Banten 15.544 KK dan Yogyakarta 5.005 KK," katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.

Pada 5 Desember 2023, Gubernur Khofifah menerima audiensi dari perwakilan Divre Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyatakan butuh sinergi dan kolaborasi dengan Perhutani demi memaksimalkan potensi perhutanan sosial di Jatim.

"Terlebih, Jatim memiliki sebanyak 380 kelompok petani hutan yang telah memperoleh akses legal pemanfaatan hutan sosial dengan luas area kelola seluas 188.370,98 hektare. Selain itu juga telah terbentuk sebanyak 765 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS," ujarnya.

Menurut Khofifah, peran dan kontribusi KUPS, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berdampak positif terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Jatim.

"Para kelompok petani hutan ini juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan. Mereka juga yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan khususnya di wilayah hutan," ucapnya.

Lebih lanjut, Mantan Menteri Sosial itu mendorong agar hutan sosial harus terus dimaksimalkan pemanfaatannya seiring dengan pelestariannya.

"Dengan begitu KUPS maupun KTH dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan dengan tetap menjaga pelestariannya," tuturnya.