Khofifah tegaskan komitmen transformasi digital untuk pelayanan publik

Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen transformasi digital untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus membangun ekosistem digital yang modern dan responsif dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang andal dan aman. 

"Termasuk dalam penyiapan aplikasi umum dan generik yang terintegrasi dan saling berbagi pakai data, sehingga diharapkan bisa memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan layanan terbaik," katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.

Gubernur Khofifah mengungkapkan saat ini indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jatim tercatat pada posisi 3.3 atau masuk kategori baik. 

"Ini menjadi bukti bahwa Jatim serius dan terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE untuk layanan publik," ujarnya. 

Gubernur Khofifah mengungkapkan saat ini Pemprov Jatim telah menyederhanakan jumlah aplikasi yang sudah dibuat. Dari sebelumnya telah menciptakan sebanyak 865 aplikasi, disederhanakan menjadi 496 aplikasi per Maret 2023.

"Begitupun dalam hal optimalisasi infrastruktur, sebanyak 30 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim dan 13 kabupaten/kota telah memanfaatkan Data Center Diskominfo Jatim," katanya.

Atas komitmen dalam mengupayakan transformasi digital tersebut, Pemprov Jatim pada 17 Oktober kemarin meraih dua penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Salah satunya menerima penghargaan terbaik pertama kategori Pemprov yang memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). 

Selain itu menerima penghargaan terbaik ketiga kategori Pemprov sebagai instansi yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional (PDN).  Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas diraihnya dua penghargaan tersebut.

"Ini merupakan penghargaan kategori kolaboratif antara pemerintah pusat dan Pemprov Jatim. Sebab JIP merupakan jaringan khusus yang dibangun Kemenkominfo, yang diandalkan sebagai solusi keamanan data seluruh institusi pemerintah. Sedangkan PDN disiapkan pemerintah pusat untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia," ucapnya.