Madiun (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun, Jawa Timur memetakan wilayahnya yang dinilai rawan terjadi konflik saat pelaksanaan Pemilu 2024.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bakesbangpol Kabupaten Madiun Muhaimin mengatakan pemetaan kerawanan merupakan upaya awal untuk mengantisipasi terjadi konflik sosial.
"Upaya pencegahan dan penanganan konflik tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, namun harus lintas sektoral dengan menggandeng TNI, Polri, dan terkait lainnya," ujar Muhaimin di Madiun, Minggu.
Menurutnya, Kecamatan Pilangkenceng tercatat masuk peta kerawanan. Salah satunya di Desa Gandul yang sempat terjadi sengketa pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Sisa-sisa sengketa tersebut dikhawatirkan mampu menyulut konflik jelang Pemilu 2024.
"Apalagi banyak masyarakat yang kritis. Pilkades dan pilkada jangkauannya lebih dekat dan berdampak langsung ke masyarakat," katanya.
Sedangkan wilayah lain disebutnya cenderung kondusif. Dari hasil pantauan di sejumlah wilayah lainnya, belum ditemukan potensi penyebab konflik pemilu.
Kondisi itu wajar, sebab suhu politik saat pemilihan legislatif (pileg) berbeda dengan pilkades dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Selain itu, kerawanan konflik justru bisa terjadi di internal partai. Jelang penetapan daftar calon tetap (dct) dan kampanye, para bakal calon legislatif (bacaleg) berusaha membuka lebar peluang lolos ke kursi dewan.
"Masa kampanye juga jadi tahapan yang rawan. Karenanya pemantauan terus dilakukan," kata dia.
Bakesbangpol juga bekerja sama dengan instansi terkait meliputi kepolisian, TNI, hingga lembaga penyelenggara pemilu.
"Harapan kami pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar," katanya.
