Kota Madiun (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun meminta Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mengendalikan harga beras yang masih tinggi di pasaran untuk menekan laju inflasi di daerah setempat.
Plt Kepala BPS Kota Madiun Mouna Sri Wahyuni mengatakan kenaikan harga beras yang terjadi selama ini telah secara signifikan menyumbang inflasi Kota Madiun pada September 2023 yang mencapai angka 0,29 persen.
"Memang harga beras di September ini menunjukkan harga yang tertinggi sepanjang Agustus 2022 sampai September 2023. Ini bisa dijadikan 'warning' bagi pemda untuk mengendalikan harga beras, mungkin bisa mengantisipasi suplainya juga ke daerah," ujar Mouna Sri Wahyuni dalam keterangannya di Madiun, Selasa.
Menurut dia, sesuai data, kenaikan harga beras mencapai 8,64 persen. Kenaikan tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,32 persen. Harga beras medium di pasaran saat ini berkisar antara Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
"Kenaikan harga beras terjadi secara nasional. Salah satunya, disebabkan kebutuhan beras cukup tinggi, tetapi pasokan di pasaran terbatas," kata dia.
Tak hanya itu, musim kemarau yang cukup panjang juga diklaim mempengaruhi produksi pertanian. Selain beras, komoditas lain penyumbang inflasi pada September 2023 di Kota Madiun, antara lain kenaikan harga BBM, rokok putih, rokok kretek, daging ayam ras, dan tarif kendaraan roda empat daring.
Komoditas penekan inflasi di antaranya telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah dan putih, daging sapi, serta minyak goreng yang mengalami penurunan harga.
"Dari penghitungan kami ada penurunan harga yang cukup tinggi di komoditas telur ayam ras dan cabai rawit pada September ini," katanya.
Dari delapan kota penghitung indeks harga konsumen (IHK) di Jawa Timur seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,72 persen dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,05 persen, sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi mtm 0,32 persen.
Sesuai data, Sumenep inflasi 0,72 persen, Surabaya 0,36 persen, Kediri 0,37 persen. Kemudian Madiun 0,29 persen, Probolinggo 0,28 persen, Jember 0,20 persen, Malang 0,18 persen, dan Banyuwangi 0,05 persen.
Sementara itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun terus berupaya menjaga ketersediaan pangan guna menstabilkan harga komoditas dan laju inflasi di wilayah setempat.
TPID setempat telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga harga tetap terkendali dan meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti menjaga harga beras bersama Bulog, menyubsidi BBM transportasi untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok dari daerah penghasil, peningkatan program pekarangan pangan lestari (P2L), serta subsidi pupuk bagi petani.
Pihak Bulog Madiun juga melakukan operasi pasar beras murah dengan mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan menyuplai beras murah ke 48 pedagang beras yang masuk datanya di Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Kota Madiun.
Pemimpin Cabang Perum Bulog Madiun Ferdian Darma Atmaja menyatakan sudah lebih dari 3.300 ton beras SPHP yang disalurkan ke masyarakat di seluruh wilayah kerja kantor cabang Madiun.
