Surabaya (ANTARA) - Pengamat politik memaparkan untung rugi bagi Partai Demokrat yang menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung bakal Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pengamat politik dari "Surabaya Survey Center" Iksan Rosidi menilai keputusan Partai Demokrat tersebut tentunya telah melalui perhitungan dan pertimbangan matang berdasarkan komunikasi intensif dengan partai-partai lain yang lebih dulu bergabung KIM.
"Bagi Demokrat, keputusan untuk segera bergabung dengan KIM merupakan keputusan politik yang cermat agar di mata publik partai ini tidak terlalu lama tersandera pada narasi kekecewaan dan pengkhianatan menyusul dinyatakannya Cak Imin sebagai bakal Calon Wakil Presiden atau Cawapres Anies Baswedan," katanya di Surabaya, Sabtu
Menurutnya keputusan bergabung dengan KIM merupakan keputusan yang paling logis dan memungkinkan bagi Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai tidak memiliki hambatan komunikasi politik dengan Prabowo Subianto.
"Dibanding komunikasi SBY dengan Megawati yang masih beku. Sejauh ini, belum ada pandangan politik menonjol yang mengganggu relasi antara Demokrat atau SBY dengan Prabowo Subianto," ujarnya.
Bahkan Partai Demokrat adalah bagian dari perjalanan sejarah politik Prabowo saat menjadi Capres pada Pemilu 2019.
"Partai Demokrat juga menjadi salah satu partai pendukung Capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2019," katanya.
Iksan mengungkapkan keuntungan politik yang mungkin diraih Partai Demokrat dengan bergabung dalam KIM yaitu tetap terjaganya potensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan pada pemerintahan baru setelah Pemilu 2024.
"Karena secara survei, elektabilitas Prabowo berpotensi besarnya memenangkan kontestasi Pemilu Presiden mendatang. Ini juga membuka kemungkinan bagi Demokrat akan mendapatkan insentif elektoral atau coat-tail effect dari bakal Capres Prabowo Subianto, di samping dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang elektabilitasnya juga relatif tinggi," ujarnya.
Iksan menandaskan dari tambahan elektoral tersebut, sangat mungkin suara Demokrat akan meningkat pada Pemilu mendatang.
"Sebab dalam banyak survei menyebutkan bahwa coat-tail effect Capres dan Cawapres signifikan mempengaruhi perilaku pemilih untuk cenderung juga memilih partai pengusung. Hal ini selanjutnya secara langsung akan berdampak positif pada perolehan suara Demokrat," ucapnya.
Namun Iksan mengingatkan ada ongkos politik yang harus dibayar Demokrat dari keputusan bergabung KIM.
Salah satunya adalah persepsi publik bahwa KIM adalah koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan atas kepemimpinan Presiden Jokowi, sementara Demokrat cenderung mengusung narasi perubahan.
"Maka Demokrat tentu harus menyesuaikan narasi politik yang dibangun selama ini. Demokrat harus lebih fleksibel dalam mengemas narasi perubahan. Bahkan, sebagai konsekuensinya, mungkin harus merubah kemasan menjadi narasi keberlanjutan," katanya.
Selain itu, lanjut Iksan, tentu peluang bagi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, untuk tetap running sebagai salah satu Cawapres dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 mendatang akan makin tipis.
"Tidak bisa dipungkiri di tubuh KIM saat ini telah ada nama-nama kuat lain juga santer disebut akan mendampingi Prabowo Subianto, seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil. Sehingga peluang AHY sebagai bakal Cawapres meskipun tetap ada, namun cenderung mengecil," ujarnya.
