Kediri (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, kolaborasi bersama melakukan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PLK UMKM) di kota ini, yang berlangsung satu bulan ke depan hingga 14 Oktober 2023.
Kepala BPS Kota Kediri Pardjan mengemukakan PLK UMKM ini adalah kerjasama BPS dengan Kementerian Koperasi yang dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2022, 2023 dan yang belum terselesaikan akan berlanjut hingga Tahun 2024.
"Untuk tahun ini seluruh Indonesia ada 215 kabupaten/kota dan di Jawa Timur ada 7 kota dan 2 kabupaten, salah satunya Kota Kediri. Memang Kota Kediri memiliki tiga kecamatan tapi setiap kecamatan memiliki lebih dari satu koordinator tergantung kepadatan penduduk dan jumlah usaha," kata Pardjan di Kediri, Selasa.
Pelaksanaan pendataan dilakukan secara door to door mengunjungi kegiatan usaha yang menetap, keliling, maupun usaha yang tidak menetap kecuali kegiatan usaha di sektor pertanian. Wawancara dengan responden dilakukan menggunakan telepon seluler sehingga hasil wawancara bisa langsung terkirim ke server.
Pihaknya menambahkan, sebelum dilakukan pendataan, sesuai SOP yang berlaku BPS Kota Kediri melakukan perekrutan petugas yang selanjutnya diberikan pelatihan selama dua hari. Hal ini dilakukan agar semua petugas memiliki pemahaman dan konsep yang sama saat melakukan pendataan.
Adapun poin yang disampaikan dalam PLK UMKM yakni terkait perilaku usaha, unit usaha atau perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran, permodalan, pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.
Pardjan juga memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri untuk mendukung pendataan yang dilakukan dengan memberikan data yang valid dan akurat tentang kegiatan koperasi dan usahanya.
"Apabila didatangi petugas dari BPS tidak usah khawatir karena pendataan ini dalam rangka mendapatkan data tentang koperasi dan UMKM di Kota Kediri yang tepat dan akurat sehingga dalam perencanaan baik terkait kebijakan pusat maupun kebijakan pemerintah Kota Kediri ke depan akan lebih tepat sasaran," kata dia.
Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri Bambang Priyambodo menyambut positif dan mendukung kegiatan PLK UMKM yang sedang dilakukan BPS Kota Kediri.
Menurut Bambang kegiatan tersebut merupakan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang Koperasi dan UMKM di Kota Kediri. Di Kediri, terdapat 7.871 usaha Mikro yang telah terdaftar dan memiliki NIB.
"Dengan pemutakhiran database UMKM ini, kami memiliki basis data tunggal yang kuat dan komprehensif sehingga mampu menyokong program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," kata Bambang.
Bambang menambahkan selama ini UMKM memiliki peran penting dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan membantu memenuhi empat indikator yaitu, pendapatan, perumahan, kesehatan dan pendidikan serta sektor UMKM.
Pihaknya juga telah melakukan beragam upaya dan strategi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, di antaranya fasilitasi permodalan bagi para pelaku UMKM Pemkot Kediri menyediakan kredit dengan bunga rendah melalui Program KURNIA, memperluas jaringan pemasaran melalui pameran produk dan kemitraan, memperbaiki kualitas SDM melalui program pelatihan.
"Kami juga menerapkan teknologi dengan digital market, menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan produk regulasi pengembangan UMKM serta menyediakan sarana prasarana yang memadai melalui program bantuan sosial pokmas, dan lainnya," kata Bambang.
