Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah setempat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dengan cara pemberdayaan keluarga akseptor Keluarga Berencana (KB).
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani dalam keterangannya di Surabaya, Jumat, mengatakan, dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga, pihaknya turut menggandeng UPN Veteran Jawa Timur sebagai pendamping peserta pelatihan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
"UPPKA ini adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor di Kota Surabaya, sehingga tumbuh menjadi keluarga sejahtera dan mandiri," kata Rini.
Menurut dia, salah satu cara mewadahi kegiatan akseptor KB adalah dengan cara menggelar bazar produk bagi peserta pelatihan UPPKA secara bergilir di kecamatan Kota Surabaya. Seperti yang dilakukan di Taman Mundu, Kecamatan Tambaksari pada Kamis (10/8).
Baca juga: Komisi D minta seragam siswa kurang mampu di Surabaya diterima akhir Agustus
Rini menjelaskan, sebetulnya program tersebut telah berjalan sejak tahun 2018. Hanya saja sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tetapi kini kembali dimulai. Para keluarga akseptor diberdayakan untuk mewujudkan ketahanan dan peningkatan perekonomian di tingkat keluarga.
"Ketika ekonomi sudah meningkat, ada perencanaan pembatasan (melahirkan) anggota keluarga, Insya Allah akan bahagia dan sejahtera. Karena dengan perencanaan memiliki anak, perekonomian bisa maju dan bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya serta memberikan perhatian yang lebih," ujarnya.
Sebab menurutnya, bukan hanya mengajak masyarakat untuk menjadi akseptor saja, melainkan juga berupaya meningkatkan perekonomian mereka. Ia mencontohkan, salah satu produk unggulan dari keluarga akseptor adalah olahan buah pisang hingga zero waste.
"Sehingga produk seperti ini harus lebih banyak dikembangkan, saya ucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jawa Timur. Ternyata pendampingannya bukan diberikan kepada Kecamatan Tambaksari saja, tetapi sudah berjalan di 7 kecamatan dengan didampingi mulai bulan April sampai Agustus 2023," ucapnya.
Rini mengatakan perlu adanya pendampingan pada potensi dan peluang pemasaran yakni jenis usaha yang dijadikan andalan kelompok UPPKA adalah bidang pengolahan makanan dan jajanan lokal.
"Seperti proses izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), rasa, kemasan, hingga proses kurasi agar bisa menjadi ladang usaha," kata istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya bersama UPN Veteran Jawa Timur akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada kelompok usaha UPPKA agar produk mereka bisa dipasarkan melalui Surabaya Kriya Gallery (SKG) Siola maupun Merr.
"Mereka harus mengetahui batas expired (kadaluarsa) agar konsumen mengerti apakah produk itu layak dikonsumsi atau tidak. Maka kita harus memastikan produk mereka aman dikonsumsi," ujarnya.
Tak hanya sampai di situ, Rini yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya ini melihat berbagai pengolahan makanan dan jajanan lokal, Rini Indriyani tertarik mengadakan lomba olahan pangan hingga menjadi zero waste (bebas sampah).
"Biasanya kami menggelar lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) berbasis pangan lokal. Maka kita akan adakan lomba pengolahan makanan hingga zero waste agar bisa bermanfaat. Sehingga tidak menimbulkan sampah," katanya.
Sementara itu, Ketua Pusat Program Studi Ekonomi dan Sosial UPN Veteran Jawa Timur sekaligus pembina UPPKA, Dr. Ignatia Martha mengatakan kelompok UPPKA berpotensi memiliki peluang usaha yang besar sehingga bisa memberikan dampak positif bagi sekelilingnya.
"Ini pengalaman luar biasa, saya bersyukur bahwa UPN bisa berperan memberikan pendampingan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Karenanya, mereka juga harus berkomitmen dalam menjalankan usahanya, sehingga bisa memiliki NIB dan masuk ke E-Peken," ucapnya.
