Pemkab Trenggalek siapkan program pendidikan plus untuk SD-SMP

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menyiapkan program pendidikan plus yang menggabungkan pendidikan formal dan keagamaan untuk diterapkan di sekolah-sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat.

"Garis besarnya adalah konsep pendidikan yang sudah berjalan akan dikolaborasikan dengan pendidikan keagamaan seperti madrasah diniah," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Kamis.

Ia mengatakan hal itu menanggapi banyak sekolah dasar negeri di daerah itu tidak bisa memenuhi pagu murid baru saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dia mengharapkan langkah itu bisa menuntaskan problem menahun, yakni kekurangan murid.

Ia juga mengemukakan pentingnya fasilitas pendidikan yang disuguhkan dapat mengikuti tuntutan zaman sehingga hasil pendidikan berdaya saing.

"Jadi ada satuan pendidikan diniah, satu program sinergi dengan diniah yang ada. Kita tidak melakukan penggabungan, tapi perbaiki kualitas. Ini masih proses, bisa nanti satuan pendidikan SDN plus atau SMPN plus," katanya

Menurut dia, perbaikan dalam program pendidikan di sekolah negeri lebih rasional dibandingkan dengan wacana penggabungan sekolah yang saat PPDB 2023-2024 tidak dapat memenuhi pagu murid baru atau bahkan tidak mendapat peserta didik baru.

Pasalnya, lanjut dia, penggabungan sekolah bukan menyelesaikan problem melainkan berpotensi menambah jumlah anak putus sekolah.

Dia menilai langkah itu tidak sejalan dengan upaya mengentaskan anak tidak sekolah agar bisa menempuh pendidikan.

Menurut dia, keberadaan sekolah swasta justru menjadi ragam pilihan bagi masyarakat.

"Keberadaan sekolah swasta justru melengkapi indeks angka lama sekolah, bukannya menjadi alasan sekolah pemerintah itu mati karena tidak memiliki murid kemudian digabungkan," katanya.

Sebaliknya, katanya, keberadaan sekolah swasta juga menjadi pesaing sekolah negeri untuk mendapatkan murid baru. Apalagi, saat ini banyak sekolah swasta berbasis keagamaan sehingga tidak hanya memprioritaskan kemampuan akademik.

Ragam pilihan itu, kata dia, membuat pemerintah harus mencari terobosan yang baik agar lembaga pendidikan yang dikelola tetap hidup dan tidak kekurangan murid.

"Harapan wali murid sekarang tidak hanya bisa baca tulis, pinter secara akademik. Tapi juga ilmu agamanya," ujarnya.