Dispendik Tulungagung pantau perkembangan PPDB 2024

Tulungagung (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung terus memantau perkembangan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP guna melihat tingkat keterisian kuota rombongan belajar atau rombel di masing-masing sekolah.

"Kami akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB tahun ini. Terutama untuk mengambil kebijakan yang diperlukan terkait sekolah-sekolah yang tidak bisa memenuhi kuota rombel " kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara di Tulungagung, Rabu.

Dan apabila tetap ada sekolah yang jumlah siswanya minim, pihaknya masih harus mengkaji untuk melakukan merger terhadap sekolah tersebut meskipun siswa barunya sedikit.

"Bagi kami, sekolah itu merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah. Meski siswanya sedikit, selama ada siswa yang mendaftar, sekolah itu akan tetap dibuka untuk mendekatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat," katanya.

Sejauh ini, hasil PPDB gelombang pertama masih banyak sekolah yang belum mampu memenuhi kuota rombel.

Persentasenya disebut Rahadi mencapai 75 persen, dimana ada 37 sekolah dari total 48 SMP negeri di Tulungagung yang belum mencapai kuota rombel.

Kondisi ini paling banyak terjadi di wilayah pinggiran Kabupaten Tulungagung, seperti di Kecamatan Sendang, Kecamatan Bandung, hingga Kecamatan Rejotangan.

Bahkan, terdapat empat sekolah yang kondisinya sangat parah karena hanya mendapatkan 10 siswa baru.

Meski belum mampu memenuhi kuota rombel pada PPDB tahap pertama, puluhan SMP tersebut masih bisa mengikuti PPDB gelombang kedua pada Jumat (21/6/2024).

Saat ini, 48 SMP di Tulungagung masih melaksanakan tahapan pendaftaran ulang.

"Saat ini masih proses daftar ulang. Rencananya, pada Jumat (21/6/2024) akan ada PPDB gelombang kedua, sehingga SMP yang belum memenuhi kuota rombel bisa memenuhi kuota tersebut," katanya.

Mengenai penyebab belum terpenuhinya pagu rombel pada beberapa SMP, Rahadi menyebut hal itu diperkirakan karena banyaknya jumlah SMP swasta maupun negeri di wilayah tersebut.

Selain itu, kemungkinan angka kelulusan siswa SD pada wilayah tersebut juga minim.