Surabaya (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Jawa Timur menyebutkan ada tiga strategi yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasan koperasi di wilayahnya.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Jawa Timur Iva Candraningtyas dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu, mengatakan ketiga strategi tersebut ialah bedah koperasi, sosialisasi pemeriksaan kesehatan koperasi, dan pemeriksaan kesehatan koperasi.
"Tujuan dari bedah koperasi yaitu untuk peningkatan kepatuhan bagi gerakan koperasi. Lalu tujuan dari sosialisasi pemeriksaan kesehatan koperasi adalah untuk meningkatkan persentase koperasi yang berkualitas," kata Eva.
Pada tahun 2023, lanjutnya, pihaknya menargetkan 120 koperasi yang akan mendapat sosialisasi tersebut.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan kesehatan koperasi, bertujuan peningkatan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya.
"Pada tahun 2023 ini kami menargetkan pemeriksaan terhadap 80 koperasi binaan provinsi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Diskop UKM Jatim Aulia Syamsiar menambahkan pada program digitalisasi untuk mendorong UMKM naik kelas, Pemerintah Provinsi Jatim menggunakan e-purchasing.
Menurut Aulia, hal tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 38, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diprioritaskan melalui e-purchasing.
"Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing membaginya menjadi dua jenis pengadaan, yaitu melalui e-katalog dan melalui Jatim Bejo. Pada pengadaan melalui Jatim Bejo terdapat beberapa pilihan marketplace yang digandeng seperti Mbizmarket, gratis ongkir, dan Indotrading," ujarnya.
