Diskop-UKM Jatim gelar rakor Satgas Pengawas Koperasi samakan persepsi kebijakan

Surabaya (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Satuan Petugas (Satgas) Pengawas Koperasi untuk menyatukan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

"Rakor juga membahas pemeriksaan kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi," ujar Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Cepi Sukur Laksana, dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis.

Selain itu, rakor juga untuk mengevaluasi atas pelaksanaan tugas Satgas Pengawas Koperasi di Jatim, sekaligus pembahasan isu terkini, terutama tentang RUU Perkoperasian dan RUU P2SK.

Rakor yang digelar di Malang tersebut dihadiri 119 Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Jatim, serta 38 dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro se-Provinsi setempat.

Hadir pada kesempatan tersebut narasumber juga seorang praktisi, Yusuf Sofyan, yang memberikan materi terkait mekanisme pemeriksaan kesehatan koperasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Andromeda Qomariah menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian Jawa Timur pada Triwulan II 2022 dibanding Triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,74 persen, atau lebih tinggi dari Nasional yang sebesar 5,44 persen.

Kontribusi pertumbuhan didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan sebesar 30,31 persen, perdagangan besar eceran 18,41 persen, dan pertanian 11,95 persen.

Kemudian, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi setempat pada tahun 2021 sebesar 57,81 persen.

Andromeda juga menyampaikan bahwa jumlah koperasi aktif per 30 September 2022 mencapai 23.024 koperasi dengan jumlah anggota hingga 3,99 juta orang, lalu volume usaha Rp32,74 triliun, dan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp1,30 triliun.

Menurut dia, pengawasan koperasi yang dilaksanakan oleh fungsional pengawas koperasi dan Satgas Pengawas Koperasi dapat meningkatkan kesadaran para pengelola dalam mewujudkan kondisi sesuai peraturan berlaku.

Selain itu, kata Andromeda, juga untuk memperoleh data dan atau keterangan serta gambaran lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik pengelolaan usaha koperasi yang sesuai regulasi.

"Yang terpenting bahwa tantangannya adalah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, terutama dalam memberikan pengawasan dan pembinaan seiring dengan perkembangan koperasi yang secara kuantitas meningkat setiap tahunnya," kata dia.