Surabaya (ANTARA) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyarankan bahwa pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga level rukun tetangga (RT) dilakukan dengan sistem jemput bola.
"Artinya, Ketua RT harus lebih peka mana saja warganya yang belum miliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) didatangi dan dibantu untuk buat data kependudukan seperti KTP,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna di Surabaya, Minggu (18/6).
Menurut dia, Ketua RT harus mendata warganya dengan baik dan benar, baik data kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan data kemiskinan itu harus jelas.
Saat ini, kata dia, kinerja camat dan lurah yang membawahi RW dan RT memang ada yang belum maksimal, tapi juga sudah banyak berkinerja maksimal sesuai arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Kami tidak menjustifikasi mana saja camat dan lurah, RW dan RT yang tidak maksimal kinerjanya. Namun, faktanya di lapangan masih saja ada kejadian problem administrasi kependudukan di Surabaya,” ujarnya.
Ayu kembali mengatakan jargon layanan masyarakat seringkali digaungkan Wali Kota Eri Cahyadi, artinya jangan sampai pelayanan masyarakat sampai tidak dilayani dengan baik.
Baca juga: Dispendukcapil Surabaya sediakan mesin ADM untuk cetak adminduk
“Tidak mungkin seorang wali kota memiliki program yang tidak baik untuk warganya. Tinggal bagaimana pelaksanaan di bawahnya, seperti camat, lurah, RW, dan Ketua RT-nya,” katanya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Iman Sonhaji sebelumnya menyebut tingkat kesadaran masyarakat tertib dalam mengurus adminduk di Surabaya meningkat.
Menurut dia, peningkatan kesadaran warga Surabaya tertib adminduk tersebut diukur dari aktivitas warga dalam mengajukan permohonan kependudukan seperti, perpindahan alamat, penambahan gelar, permohonan akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya.
"Ada 24 jenis layanan adminduk yang dimanfaatkan warga Surabaya. Sehari tidak kurang dari 3.000 orang warga yang mengajukan data kependudukan, bahkan kalau hari tertentu bisa mencapai 4.000 pemohon yang mengajukan. Tentunya ini ada peningkatan kesadaran penduduk dari 3-4 tahun sebelumnya," kata Agus.
Agus menjelaskan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, Dispendukcapil Surabaya ikut mengimbangi hal tersebut melalui berbagai layanan dengan sistem digital. Tak hanya itu, kata dia, Dispendukcapil juga terus mengunggah berbagai layanan informasi kependudukan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui akun YouTube Swargaloka.
