Perlu penguatan strategi dan kebijakan afirmatif untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM, terutama di wilayah prioritas, agar mampu menekan angka kemiskinan hingga satu digit.
Surabaya (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur merekomendasikan penguatan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara lebih terarah dan berdampak nyata, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
"Perlu penguatan strategi dan kebijakan afirmatif untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM, terutama di wilayah prioritas, agar mampu menekan angka kemiskinan hingga satu digit," kata Juru bicara Pansus RPJMD, DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, di Surabaya, Sabtu.
Selain itu, butuh evaluasi terhadap program dan kegiatan perangkat daerah yang dianggap terlalu kecil dan tidak berdampak signifikan.
"Program semacam ini disarankan untuk dihapus dan dananya direalokasikan guna mendukung prioritas pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya metode pembahasan yang dilakukan telah diselaraskan dengan misi dan program prioritas ikon Nawa Bhakti Satya.
Proses ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dukungan konkret dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD, serta kesiapan strategi kolaborasi lintas sektor dalam optimalisasi sumber daya program,
“Efektivitas program lintas OPD sangat penting agar tidak terjadi pemborosan sumber daya dan semua upaya pembangunan benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat,” tutur Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini.
Dirjnya mengungkap, selama lebih dari 15 tahun terakhir, wilayah Madura, Kabupaten Probolinggo, Ngawi, dan Tuban masih tergolong sebagai daerah termiskin di Jawa Timur, dengan angka kemiskinan antara 12 hingga 20 persen pada 2024.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,98 juta jiwa atau 9,79 persen dari total populasi.
Beberapa daerah yang masuk kategori termiskin juga menunjukkan kualitas SDM yang rendah, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) berkisar antara skor 66 hingga 70.
“Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM di wilayah tersebut cenderung tidak efektif, bahkan bersifat rutinitas semata,” kata Lilik.
Pewarta: Faizal FalakkiEditor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
